HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA - ElrinAlria
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara

Aristoteles (Rapaar, 1993) mengartikan warga negara adalah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Rousseau (Hikam, 1999) menganggap warga negara adalah peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan komunal, (Modul PKn, 2003).

Pasal 1 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan ‘warga negara’ adalah “warga suatu Negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan pengertian warga Negara Indonesia dirumuskan dalam pasal 4 huruf a s/d huruf m UU No.12 Tahun 2008. Dalam pasal 4 huruf a disebutkan bahwa warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan danlatau berdasarkan perfanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

Pengertian warga negara menunjukkan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia (WNI), menurut UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen tidak mengalami perubahan. Di dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945, dikatakan “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Pengertian ini dirumuskan kembali dalam pasal 2 UIJ No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Di samping pengertian warga negara, juga dikenal penduduk dan rakyat. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang betempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UIJD 1945). “Rakyat”, menurut Kamus Baru Bahasa Indonesia, adalah “orang-orang yang bernaung dibawah pemerintah tertentu” (Yulianus S. dkk, 1984). Menurut Hazairin (1983) dalam bukunya Demokrasi Pancasila mengartikan rakyat ialah “sejumlah orang yang dikuasa diperintah, dilindungi, dipelihara, diasuh oieh penguasanya”(Modul PKN, 2003).

Pengertlan rakyat di atas lebih menunjukkan ikatan hubungan politis yaitu sebagai sekelompok orang yang dikuasai/diperintah oleh suatu penguasa/pemerintahan tertentu.

B. Asas Kewarganegaraan

Dalam UU No.12 tahun 2006 dikenal asas kewarganegaraan sebagai berikut:
a. Asas Kelahiran (ius soli)
Ius Soil berasai dari bahasa latin; his berarti hukurn atau pedoman, sedangkan soil berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Jadi ius soil adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran sesorang. Jadi, sesorang dapat menjadi warga Negara di mana ia dilahirkan, contoh Jepang dan Amerika Serikat.

b. Asas Keturunan (lus sanguinis)
lus Sangulnis juga berasai dari bahasa latin, ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara, apabila orang tuanya adalah warga Negara suatu Negara, sebagai contoh sesorang yang lahir di indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan asing, maka Ia mendapatkan status kewarganegaraan dart orang tuanya.

c. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas ini adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu.

d. Asas Kewarganegaraan Terbatas
Asas ini adalah asas yang rnenentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari I warga Negara) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Pada saat anak-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya.

Seseorang tidak boleh status dua kewarganegaraan. Oleh sebab itu, apabila sesorang berhak mendapatkan status kewarganegaraan karena kelahiran dan keturunan sekaligus, maka pada saat dewasa, harus memilih salah satu.

Masalah status kewarganegaraan seseorang akan muncul apabila asas kewarganegaraan tersebut di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah Negara, sehingga mengakibatkab terjadinya beberapa kemungkinan berikut ini :
  1. Apatfide adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di Negara yang menganut asas ius sanguints. 
  2. Bipatricte adalah sesorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dan orang tua yang negaranya menganut sanguinis sedangkan Ia lahir di negara yang menganut ius salt 
  3. Multipatride adalah seseorang yang merniliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua Negara. 

Untuk memecahkan masalah kewarganegaraan di atas, setiap Negara memiliki peraturan-peraturan sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal. (Untuk mengatasi hal tersebut, di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan . Oleh sebab itu, melalui UU No. 82 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah 1)karena kelahiran, 2)karena pengangkatan, 3)karena dikabulkan permohonan. 4)karena kewarganegaraan, 5)karena perkawinan, dan 6)karena pernyataan.

C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 62 Tahun 1958 dan diperbaharui dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang meliputi delapan cara, yaitu:
  • a. Telah berusia 18 tahun atau sudab kawin. 
  • b. Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di Negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 
  • c. Sehat jasmani dan rohani. 
  • d. Dapat berbahas Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. 
  • e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara I tahun atau lebih. 
  • f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 
  • g. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap 
  • h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. 

Tata cara pewarganegaraan adalah sebagai berikut:
  • a) Perrnohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui menteri. 
  • b) Berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat. 
  • c) Permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan di terima. 
  • d) Permohonan dikenal biaya yang besamya diatur dengan peraturan pemerintah. 
  • e) Presiden dapat menerima dan menolak permohonan. 
  • f) Pengabulan permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan pemberitahuan permohonan kepada pemohon paling lambat 14 hart terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapakan. 
  • g) Penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahuakan oleh menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan ditetapkan oleh menteri. 
  • h) Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 
  • i) Paling lambat 3 bulan sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapakan sumpah dan janji setia. 
  • j) Apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka Keputusan Presiden batal demi hukum. 
  • k) Apabila pelaksanaan sumpah janji setia tidak dapat dilakukan karena kalalaian pejabat, maka pemohon dapat menyatakan pengucapan sumpah janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri. 
  • l) Pejabat tersebut membuat berita acara petaksanaan sumpah janji. 
  • m) Paling lambat 14 hari sejak tanggap pengucapan sumpah janji, pejabat menyampaikan Paling lambat 14 hari sejak tanggap pengucapan sumpah janji, pejabat menyampaikan berita acara yang tersebut. 
  • n) Setelah pengucapan sumpah janji pemohon wajib menyerahakan dokumen keimigrasian atas namanya kepeda Kantor Imigrasi paling lambat 14 hari. 
  • o) Salianan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan menjadi bukti sah kewarganegaraan sah sesorang. 
  • p) Menteri mengungumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganeraan dalam berita Negara RI. 

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang. Dalam kehidupan bernegara, telah ditetapkan hak-hak sebagai warga negara. Negara telah memberi warga negaranya berbagai hak. Setiap warga negara mempunyai hak yang berbeda-beda. Akan tetap dalam berbagai hal setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Misalnya hak untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan dan lain-lain. 

Dalam hal-hal tertentu juga kadang-kadang tidak semua warga negara mempunyal hak yang sama. Misalnya tidak semua warga negara boleh ikut memilih dalam pemilihan umum. Ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi pemilih, seperti telah berusia 17 tahun. Warga yang belurn berusia 17 tahun tidak boleh ikut memilth. Menurut UU No.12 tahun 2003 tentang Penilihan Umum dalam pasal 13 dinyatakan warga negara Republik Indonesia yang pada had pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudahlpemah kawin mempunyai hak memilih.

Hak-hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandem, antara lain ialah:
  1. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukurn dan pemerintahan (pasal 27(1)) 
  2. Hak atas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27(2)) 
  3. Hak atas pembelaan negara (pasal 27 (3)) 
  4. Hak kebebasan berserikat dan berkurnpul mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28) 
  5. Hak kernerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (pasal 29 (2)) 
  6. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 (1)) 
  7. Hak memperoleh pendidikan (pasal 31(1)) 

Di samping hak ada juga kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang hams dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap warga negara mempunyai kewajiban masing-masing, dan tentu warga negara yang baik akan taat melaksanakan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kewajiban setiap warga negara Indonesia antara lain ialah:
  1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1). 
  2. Ikut serta dalam bela negara (pasal 27 ayat 3). 
  3. Ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1). 
  4. Mengikuti pendidikan dasar dan penierlntah wajib memblayalnya (pasal 31(2)). 

Bagi bukan warga negara Indonesia juga menerima hak dan kewajiban selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain ialah:
  1. Kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan 
  2. Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. 
  3. Tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. 
  4. Tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk bela Negara. 
  5. E. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah

Sebagaimana seorang warga Negara yang mempunyal hak dan kewajiban, maka negarapun mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. Hak dan kewajiban Negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh Negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan Negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Hak dan kewajiban Negara atau pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Hak Negara atau pemerintah adalah meliputi:
  • a. Menciptakan peraturan dan UU yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.
  • b. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  • c. Memaksa setiap warga Negara untuk taat pada hukum yang bertaku.

2. Kewajiban Negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 (point a,b,c,d) dan kewajiban Negara menurut UU serta UUD meliputi:
  • a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • b. Memajukan kesejahteraan umum.
  • c. Mencerdasakan kehidupan bangsa.
  • d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  • e. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.
  • f. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar.
  • g. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional.
  • h. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-Icurangnya 20 % dad anggaran belanja Negara dan belanja daerah.
  • i. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nhlai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  • j. Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nhlai-nhlai budayanya.
  • k. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
  • l. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak.
  • m. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
  • n. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
  • o. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  • p. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

E. Karakteristik Warganegara yang Bertanggung Jawab

Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali sebagai warga negara. Sejumlah sifat dan karakter warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
  2. Bersikap kritis. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat. 
  3. Melakukan diskusi dan dialog. Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelasaikan masalah (problem solving) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. 
  4. Bersikap terbuka. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia. 
  5. Rasional. Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdsarkan rasio atau akal pikiran yang sehat. 
  6. Adil. Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat kemanusiaan. 
  7. Jujur. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah dan akurat. 

Sedangkan karakteristik warga Negara yang mandiri meliputi:
  1. Merniliki kemandirian. 
  2. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga Negara. 
  3. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. 
  4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun. 
  5. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Pengertian Warga Negara

Aristoteles (Rapaar, 1993) mengartikan warga negara adalah orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Rousseau (Hikam, 1999) menganggap warga negara adalah peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan komunal, (Modul PKn, 2003).

Pasal 1 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan ‘warga negara’ adalah “warga suatu Negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan pengertian warga Negara Indonesia dirumuskan dalam pasal 4 huruf a s/d huruf m UU No.12 Tahun 2008. Dalam pasal 4 huruf a disebutkan bahwa warga Negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan danlatau berdasarkan perfanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

Pengertian warga negara menunjukkan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia (WNI), menurut UUD 1945 baik sebelum amandemen maupun sesudah amandemen tidak mengalami perubahan. Di dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945, dikatakan “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Pengertian ini dirumuskan kembali dalam pasal 2 UIJ No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Di samping pengertian warga negara, juga dikenal penduduk dan rakyat. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang betempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UIJD 1945). “Rakyat”, menurut Kamus Baru Bahasa Indonesia, adalah “orang-orang yang bernaung dibawah pemerintah tertentu” (Yulianus S. dkk, 1984). Menurut Hazairin (1983) dalam bukunya Demokrasi Pancasila mengartikan rakyat ialah “sejumlah orang yang dikuasa diperintah, dilindungi, dipelihara, diasuh oieh penguasanya”(Modul PKN, 2003).

Pengertlan rakyat di atas lebih menunjukkan ikatan hubungan politis yaitu sebagai sekelompok orang yang dikuasai/diperintah oleh suatu penguasa/pemerintahan tertentu.

B. Asas Kewarganegaraan

Dalam UU No.12 tahun 2006 dikenal asas kewarganegaraan sebagai berikut:
a. Asas Kelahiran (ius soli)
Ius Soil berasai dari bahasa latin; his berarti hukurn atau pedoman, sedangkan soil berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah atau daerah. Jadi ius soil adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran sesorang. Jadi, sesorang dapat menjadi warga Negara di mana ia dilahirkan, contoh Jepang dan Amerika Serikat.

b. Asas Keturunan (lus sanguinis)
lus Sangulnis juga berasai dari bahasa latin, ius berarti hukum atau pedoman, sedangkan sanguinis dari kata sanguis yang berarti darah atau keturunan. Jadi, ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara, apabila orang tuanya adalah warga Negara suatu Negara, sebagai contoh sesorang yang lahir di indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan asing, maka Ia mendapatkan status kewarganegaraan dart orang tuanya.

c. Asas Kewarganegaraan Tunggal
Asas ini adalah asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu.

d. Asas Kewarganegaraan Terbatas
Asas ini adalah asas yang rnenentukan kewarganegaraan ganda (lebih dari I warga Negara) bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Pada saat anak-anak ini telah mencapai 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya.

Seseorang tidak boleh status dua kewarganegaraan. Oleh sebab itu, apabila sesorang berhak mendapatkan status kewarganegaraan karena kelahiran dan keturunan sekaligus, maka pada saat dewasa, harus memilih salah satu.

Masalah status kewarganegaraan seseorang akan muncul apabila asas kewarganegaraan tersebut di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah Negara, sehingga mengakibatkab terjadinya beberapa kemungkinan berikut ini :
  1. Apatfide adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di Negara yang menganut asas ius sanguints. 
  2. Bipatricte adalah sesorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila orang tersebut berasal dan orang tua yang negaranya menganut sanguinis sedangkan Ia lahir di negara yang menganut ius salt 
  3. Multipatride adalah seseorang yang merniliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antara dua Negara. 

Untuk memecahkan masalah kewarganegaraan di atas, setiap Negara memiliki peraturan-peraturan sendiri yang prinsip-prinsipnya bersifat universal. (Untuk mengatasi hal tersebut, di Indonesia dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan . Oleh sebab itu, melalui UU No. 82 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Indonesia dinyatakan bahwa cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah 1)karena kelahiran, 2)karena pengangkatan, 3)karena dikabulkan permohonan. 4)karena kewarganegaraan, 5)karena perkawinan, dan 6)karena pernyataan.

C. Syarat dan Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

Untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, maka Indonesia mengatur tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 62 Tahun 1958 dan diperbaharui dalam UU No. 12 Tahun 2006 yang meliputi delapan cara, yaitu:
  • a. Telah berusia 18 tahun atau sudab kawin. 
  • b. Pada waktu mengajukan permohonan kewarganegaraan telah tinggal di Negara RI paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 
  • c. Sehat jasmani dan rohani. 
  • d. Dapat berbahas Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. 
  • e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara I tahun atau lebih. 
  • f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi kewarganegaraan ganda. 
  • g. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap 
  • h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. 

Tata cara pewarganegaraan adalah sebagai berikut:
  • a) Perrnohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui menteri. 
  • b) Berkas permohonan tersebut disampaikan kepada pejabat. 
  • c) Permohonan disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan di terima. 
  • d) Permohonan dikenal biaya yang besamya diatur dengan peraturan pemerintah. 
  • e) Presiden dapat menerima dan menolak permohonan. 
  • f) Pengabulan permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan pemberitahuan permohonan kepada pemohon paling lambat 14 hart terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapakan. 
  • g) Penolakan permohonan disertai alasan dan diberitahuakan oleh menteri paling lambat 3 bulan sejak tanggal permohonan ditetapkan oleh menteri. 
  • h) Keputusan Presiden mengenai pengabulan permohonan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 
  • i) Paling lambat 3 bulan sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapakan sumpah dan janji setia. 
  • j) Apabila tidak hadir dalam pemanggilan tanpa alasan yang sah, maka Keputusan Presiden batal demi hukum. 
  • k) Apabila pelaksanaan sumpah janji setia tidak dapat dilakukan karena kalalaian pejabat, maka pemohon dapat menyatakan pengucapan sumpah janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk menteri. 
  • l) Pejabat tersebut membuat berita acara petaksanaan sumpah janji. 
  • m) Paling lambat 14 hari sejak tanggap pengucapan sumpah janji, pejabat menyampaikan Paling lambat 14 hari sejak tanggap pengucapan sumpah janji, pejabat menyampaikan berita acara yang tersebut. 
  • n) Setelah pengucapan sumpah janji pemohon wajib menyerahakan dokumen keimigrasian atas namanya kepeda Kantor Imigrasi paling lambat 14 hari. 
  • o) Salianan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan menjadi bukti sah kewarganegaraan sah sesorang. 
  • p) Menteri mengungumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganeraan dalam berita Negara RI. 

D. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah segala sesuatu yang secara sah harus diterima oleh seseorang. Dalam kehidupan bernegara, telah ditetapkan hak-hak sebagai warga negara. Negara telah memberi warga negaranya berbagai hak. Setiap warga negara mempunyai hak yang berbeda-beda. Akan tetap dalam berbagai hal setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Misalnya hak untuk mendapatkan keamanan dan ketentraman. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pekerjaan dan lain-lain. 

Dalam hal-hal tertentu juga kadang-kadang tidak semua warga negara mempunyal hak yang sama. Misalnya tidak semua warga negara boleh ikut memilih dalam pemilihan umum. Ada syarat-syarat tertentu untuk menjadi pemilih, seperti telah berusia 17 tahun. Warga yang belurn berusia 17 tahun tidak boleh ikut memilth. Menurut UU No.12 tahun 2003 tentang Penilihan Umum dalam pasal 13 dinyatakan warga negara Republik Indonesia yang pada had pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudahlpemah kawin mempunyai hak memilih.

Hak-hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandem, antara lain ialah:
  1. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukurn dan pemerintahan (pasal 27(1)) 
  2. Hak atas memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27(2)) 
  3. Hak atas pembelaan negara (pasal 27 (3)) 
  4. Hak kebebasan berserikat dan berkurnpul mengeluarkan pendapat atau pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28) 
  5. Hak kernerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (pasal 29 (2)) 
  6. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 (1)) 
  7. Hak memperoleh pendidikan (pasal 31(1)) 

Di samping hak ada juga kewajiban warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang hams dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap warga negara mempunyai kewajiban masing-masing, dan tentu warga negara yang baik akan taat melaksanakan kewajibannya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kewajiban setiap warga negara Indonesia antara lain ialah:
  1. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1). 
  2. Ikut serta dalam bela negara (pasal 27 ayat 3). 
  3. Ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1). 
  4. Mengikuti pendidikan dasar dan penierlntah wajib memblayalnya (pasal 31(2)). 

Bagi bukan warga negara Indonesia juga menerima hak dan kewajiban selama berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain ialah:
  1. Kewajiban untuk tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan 
  2. Hak untuk menerima perlindungan atas diri dan hartanya. 
  3. Tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih. 
  4. Tidak mempunyai hak dan kewajiban untuk bela Negara. 
  5. E. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah

Sebagaimana seorang warga Negara yang mempunyal hak dan kewajiban, maka negarapun mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. Hak dan kewajiban Negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh Negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan Negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Hak dan kewajiban Negara atau pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Hak Negara atau pemerintah adalah meliputi:
  • a. Menciptakan peraturan dan UU yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat.
  • b. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  • c. Memaksa setiap warga Negara untuk taat pada hukum yang bertaku.

2. Kewajiban Negara atau pemerintah sebagaimana yang tersebut dalam tujuan Negara dalam pembukaan UUD 1945 (point a,b,c,d) dan kewajiban Negara menurut UU serta UUD meliputi:
  • a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  • b. Memajukan kesejahteraan umum.
  • c. Mencerdasakan kehidupan bangsa.
  • d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  • e. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agama dan kepercayaannya.
  • f. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar.
  • g. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional.
  • h. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-Icurangnya 20 % dad anggaran belanja Negara dan belanja daerah.
  • i. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nhlai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
  • j. Negara memajukan kebudayaan manusia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nhlai-nhlai budayanya.
  • k. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional.
  • l. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi Negara dan menguasai hidup orang banyak.
  • m. Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
  • n. Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.
  • o. Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
  • p. Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

E. Karakteristik Warganegara yang Bertanggung Jawab

Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali sebagai warga negara. Sejumlah sifat dan karakter warga Negara Indonesia adalah sebagai berikut:
  1. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab. Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
  2. Bersikap kritis. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat. 
  3. Melakukan diskusi dan dialog. Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelasaikan masalah (problem solving) hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dihadapi. 
  4. Bersikap terbuka. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka, sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia. 
  5. Rasional. Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdsarkan rasio atau akal pikiran yang sehat. 
  6. Adil. Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat dan martabat kemanusiaan. 
  7. Jujur. Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta yang sah dan akurat. 

Sedangkan karakteristik warga Negara yang mandiri meliputi:
  1. Merniliki kemandirian. 
  2. Memiliki tanggung jawab pribadi, politik, dan ekonomi sebagai warga Negara. 
  3. Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi. 
  4. Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun. 
  5. Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.