MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA - ElrinAlria
MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
“Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya”
BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. 

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

Makalah ini membahas mengenai tujuan dan fungsi laporan laporajn keuangan sektor publik, para pemakai laporan keuangan sektor publik, perbedaan laporan keuangan dengan pelaporan keuangan, dan bentuk – bentuk laporan keuangan sektor publik. Diharapkan dengan adanya pembahasan yang baik dan menarik mengenai laporan keuangan sektor publik dapat menambah wawasan pengetahuan kami semua mengenai topik ini. 

BAB II
PEMBAHASAN 
2.1 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik 
Tujuan dan Fungsi Umum laporan keuangan sektor publik , yaitu : 
a. Kepatuhan & Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang ditetapkan.

b. Akuntabilitas & Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting)
Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

c. Perencanaan & Informasi Otorisasi (planning and authorization information)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa dating, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan Hidup Organisasi (viability)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam mementukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.

e. Hubungan Masyarakat (public relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta & Gambaran (source of facts and figures)
Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan Laporan keuangan adalah :
  1. Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
  2. Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
  3. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode – periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain
  4. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah
  5. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target
  6. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity)

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
  • a. Menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
  • b. Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya.
  • c. Memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
  • d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
  • e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

2.2 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik
Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah : 
  • a. Pembayar pajak (taxpayers) 
  • b. Pemberi dana bantuan (granlurx) . 
  • c. Investor 
  • d. Pengguna jasa (fee-paying service recipients) 
  • e. Karyawan/ pegawai 
  • f. Pemasok (vendor) 
  • g. Dewan legislatif 
  • h. Manajemen 
  • i. Pemilih (voters) 
  • j. Badan pengawas (oversight bodies) 

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan legislative, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. 

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu: 
  • a. Lembaga pemerintah (governing bodies) 
  • b. Investor dan kreditor 
  • c. Pemberi sumber daya (resourceproviders) 
  • d. Badan pengawas (oversight bodies) 
  • e. Konstituen 

Pengklasfikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semut organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
1. Hak untuk mengetahui (right to know)
Hak untuk mengetahui merupakan hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed)
Hak untuk diberi informasi merupakan hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan–permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listen to)
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda–beda terrhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda – beda.

2.2.1.2 Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan 
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut:
  • a) Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
  • b) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.
  • c) Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
  • d) Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
  • e) Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
  • f) Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

2.3 Perbedaan Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan
  • Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi:
  • Neraca
  • Laporan laba rugi
  • Laporan perubahan ekuitas
  • Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
  • Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemakaiannya.

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup.

Menurut SFAC Nomor 1 tentang Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, tujuan pelaporan keuangan adalah:
  1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis. 
  2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Menaksir aliran kas masuk (future cash flow) pada perusahaan. 
  3. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya. 

Rumusan tujuan pelaporan keuangan tersebut, berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:
  1. Informasi yang berguna untuk keputusan kredit dan investasi. 
  2. Informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas. 
  3. Informasi tentang alokasi sumber daya ekonomi, klaim dan perubahannya. 

Jadi, Laporan Keuangan adalah bagian dari Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan tidah hanya meliputi elemen-elemen laporan keuangan namun juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan oleh organisasi publik. 

2.4 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan setiap instansi pemerintahan harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. 

2.4.1 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
  • a. Pendapatan;
  • b. Belanja; 
  • c. Transfer;
  • d. Surplus/defisit;
  • e. Pembiayaan;
  • f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Contoh Laporan Realisasi Anggaran 
MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

2.4.2 Laporan Posisi Keuangan 
Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat pemerintah pusat, merupakan konsolidasi dari neraca tingkat kementerian/lembaga. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos 39 berikut:
  • a. kas dan setara kas;
  • b. investasi jangka pendek;
  • c. piutang pajak dan bukan pajak;
  • d. persediaan;
  • e. investasi jangka panjang;
  • f. aset tetap;
  • g. kewajiban jangka pendek;
  • h. kewajiban jangka panjang;
  • i. ekuitas dana.

2.4.3 Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

2.4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK )
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Selain mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga memuat prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyaksikan laporan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan,handal dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para Stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif) ,investor ,kreditor dan mesyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara.

BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
  1. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai bentuk jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktifitas di masa yang akan datang, representasi kelangsungan organisasi, sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dan sebagai sumber fakta.
  2. Komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan aktiva/ekuitas netto, laporan arus kas, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan.
  3. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan, Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan

MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 
“Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemennya”
BAB I 
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 
Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stekeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. 

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Karena kebutuhan informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi organisasi. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

Makalah ini membahas mengenai tujuan dan fungsi laporan laporajn keuangan sektor publik, para pemakai laporan keuangan sektor publik, perbedaan laporan keuangan dengan pelaporan keuangan, dan bentuk – bentuk laporan keuangan sektor publik. Diharapkan dengan adanya pembahasan yang baik dan menarik mengenai laporan keuangan sektor publik dapat menambah wawasan pengetahuan kami semua mengenai topik ini. 

BAB II
PEMBAHASAN 
2.1 Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik 
Tujuan dan Fungsi Umum laporan keuangan sektor publik , yaitu : 
a. Kepatuhan & Pengelolaan (compliance and stewardship)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan yang ditetapkan.

b. Akuntabilitas & Pelaporan Retrospektif (accountability and retrospective reporting)
Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

c. Perencanaan & Informasi Otorisasi (planning and authorization information)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa dating, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

d. Kelangsungan Hidup Organisasi (viability)
Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam mementukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa mendatang.

e. Hubungan Masyarakat (public relation)
Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak yang berkepentingan.

f. Sumber Fakta & Gambaran (source of facts and figures)
Bagi organisasi pemerintahan, tujuan umum akuntansi dan Laporan keuangan adalah :
  1. Memberikan informasi guna pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
  2. Memberikan informasi guna mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
  3. Untuk menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan criteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode – periode sebelumnya, dan dengan kinerja unit pemerintah lain
  4. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di unit pemerintah
  5. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target
  6. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (equality) dan keadilan (equity)

Secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah :
  • a. Menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
  • b. Menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan – perubahan yang terjadi di dalamnya.
  • c. Memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang – undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
  • d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
  • e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

2.2 Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik
Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan. Lebih lanjut Drebin menjelaskan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kelompok pemakai laporan keuangan tersebut adalah : 
  • a. Pembayar pajak (taxpayers) 
  • b. Pemberi dana bantuan (granlurx) . 
  • c. Investor 
  • d. Pengguna jasa (fee-paying service recipients) 
  • e. Karyawan/ pegawai 
  • f. Pemasok (vendor) 
  • g. Dewan legislatif 
  • h. Manajemen 
  • i. Pemilih (voters) 
  • j. Badan pengawas (oversight bodies) 

Pengklasifikasian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi, karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material, dewan legislative, dan manajemen membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. 

Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu: 
  • a. Lembaga pemerintah (governing bodies) 
  • b. Investor dan kreditor 
  • c. Pemberi sumber daya (resourceproviders) 
  • d. Badan pengawas (oversight bodies) 
  • e. Konstituen 

Pengklasfikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah dengan mempertimbangkan semut organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja. Jika dibandingkan dengan analisis Drebin et al., Anthony memasukkan pembayar pajak, pemilih, dan karyawan dalam satu kelompok yang ia sebut konstituen. Ia mengelompokkan pemberi dana bantuan dan pembayar jasa sebagai pemberi sumber daya, investor dan kreditor dikelompokkan menjadi satu.

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu :
1. Hak untuk mengetahui (right to know)
Hak untuk mengetahui merupakan hak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu.

2. Hak untuk diberi informasi (right to be informed)
Hak untuk diberi informasi merupakan hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan–permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.

3. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listen to)
Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.

Setiap pemakai laporan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda–beda terrhadap informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan di antara kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dapat timbul konflik kepentingan. Laporan keuangan pemerintah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pemakai, meskipun setiap kelompok pemakai memiliki kebutuhan informasi yang berbeda – beda.

2.2.1.2 Kebutuhan Pemakai Laporan Keuangan 
Kebutuhan informasi pemakai laporan keuangan pemerintah tersebut dapat diringkas sebagai berikut:
  • a) Masyarakat pengguna pelayanan publik membutuhkan informasi atas biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
  • b) Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan. Publik ingin mengetahui apakah pemerintah melakukan etaatan fiskal dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran – pengeluaran yang dilakukan.
  • c) Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghiitung tingkat risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
  • d) Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, encegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.
  • e) Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
  • f) Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensasi.

2.3 Perbedaan Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan
  • Laporan Keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi:
  • Neraca
  • Laporan laba rugi
  • Laporan perubahan ekuitas
  • Laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas atau laporan arus dana
  • Catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan

Tujuan dari disusunnya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan pemakaiannya.

Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan, earnings, current cost, informasi tentang prospek perusahaan yang merupakan bagian integral dengan tujuan untuk memenuhi tingkat pengungkapan yang cukup.

Menurut SFAC Nomor 1 tentang Objective of Financial Reporting by Business Enterprises, tujuan pelaporan keuangan adalah:
  1. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis. 
  2. Menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya yang membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dari dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Menaksir aliran kas masuk (future cash flow) pada perusahaan. 
  3. Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya. 

Rumusan tujuan pelaporan keuangan tersebut, berkaitan dengan aspek-aspek sebagai berikut:
  1. Informasi yang berguna untuk keputusan kredit dan investasi. 
  2. Informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas. 
  3. Informasi tentang alokasi sumber daya ekonomi, klaim dan perubahannya. 

Jadi, Laporan Keuangan adalah bagian dari Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan tidah hanya meliputi elemen-elemen laporan keuangan namun juga meliputi laporan-laporan lain yang diperlukan oleh organisasi publik. 

2.4 Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan Sektor Publik
Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mensyaratkan setiap instansi pemerintahan harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal. 

2.4.1 Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
  • a. Pendapatan;
  • b. Belanja; 
  • c. Transfer;
  • d. Surplus/defisit;
  • e. Pembiayaan;
  • f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Contoh Laporan Realisasi Anggaran 
MAKALAH LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA

2.4.2 Laporan Posisi Keuangan 
Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca tingkat pemerintah pusat, merupakan konsolidasi dari neraca tingkat kementerian/lembaga. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos 39 berikut:
  • a. kas dan setara kas;
  • b. investasi jangka pendek;
  • c. piutang pajak dan bukan pajak;
  • d. persediaan;
  • e. investasi jangka panjang;
  • f. aset tetap;
  • g. kewajiban jangka pendek;
  • h. kewajiban jangka panjang;
  • i. ekuitas dana.

2.4.3 Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

2.4.4 Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK )
Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

Selain mensyarat penyusunan laporan keuangan di atas, PP SAP juga memuat prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyaksikan laporan keuangan baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan,handal dan dapat diperbandingkan). Laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para Stakeholder antara lain: pemerintah (eksekutif), DPR/DPRD (legislatif) ,investor ,kreditor dan mesyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntanbilitas Keuangan Negara.

BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
  1. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai bentuk jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktifitas di masa yang akan datang, representasi kelangsungan organisasi, sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat dan sebagai sumber fakta.
  2. Komponen laporan keuangan sektor publik yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan aktiva/ekuitas netto, laporan arus kas, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan.
  3. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan, Pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi-informasi lain yang berhubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan