MAKALAH PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM - ElrinAlria
MAKALAH PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM

PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM
BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Karena memiliki sejarah kemaritiman dan potensi sumberdaya kemaritiman yang besar maka muncullah gagasan pembangunan Benua Maritim Indonesia. BMI adalah bagian dari system planet bumi yang merupakan satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara diatasnya, tertata secara unik, menampilkan cirri – ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan social budayanya yang menjadi yuridiksi NKRI yang secara langsung maupun tidak langsung akan menggugah emosi, perilaku dan sikap mental dalam menentukan orientasi dan pemanfaatan unsur – unsur maritim di semua aspek kehidupan.

Hal inilah yang kemudian menarik untuk diketahui tentang bagaimana pembangunan Benua Maritim Indonesia.Oleh karena itu penulis berusaha untuk memberikan pemahaman tentang pertanyaan tersebut dalam makalah ini.Semoga makalah ini dapat menjadi jawaban dan memberikan pemahaman terkait pertanyaan yang dikaji.

B. Rumusan Masalah
  1. Apa yang dimaksud dengan batas maritim ? 
  2. Apa yang dimaksud dengan ALKI ? 
  3. Apa yang dimaksud dengan sengketa laut internasional ? 

C. Tujuan
  1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan batas maritim. 
  2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ALKI. 
  3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa laut internasional. 

BAB II
PEMBAHASAN
A. Batas Maritim
Mengingat fungsi laut sebagai sumberdaya yang dapat dikonversi sebagai nilai ekonomi, maka aktivitas manusia dalam kaitan kepentingan pemanfaatan sumberdaya laut memperlihatkan adanya kecenderungan tidak memperhatikan fungsi laut lainnya. Tanpa pengaturan yang tegas dalam pemanfaatan laut akan dapat berdampak pada TERJADINYA KONFLIK pemanfaatan ruang di laut. Kegiatan penambangan pasir laut dapat berdampak negatif pada ekosistem pulau-pulau kecil, kelangsungan hidup nelayan tradisional, wisata bahari dan sektor terkait lainnya.Pembangunan bagan-bagan ikan di laut ataupun lahan budidaya rumput laut yang pada akhir-akhir ini berkembang cukup pesat, telah meningkatkan nilai kerawanan terhadap konflik pemanfaatan ruang laut.

1. Penataan Batas Maritim
UU No. 17 Tahun 1985 mengamanatkan perlunya penanganan secara serius penataan batas-batas maritime dengan Negara-negara tetangga. Di laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, dan Timor Leste.

a. Penentuan Batas Maritim Internasional
Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, dalam penentuan batas maritim internasional, titik pangkal yang merupakan perpotongan garis air rendah (low water line) dengan pantai digunakan sebagai acuan untuk mengukur 5 batas maritim internasional. UNCLOS 1982 memberi kebebasan kepada tiap negara pantai untuk menentukan air rendah sebagi datum vertikal yang akan digunakan untuk delimitasi batas maritim, baik pada penentuan limit batas maritim secara unilateral maupun pada delimitasi batas maritim secara bilateral.

UNCLOS 1982 juga memberi kebebasan kepada tiap negara pantai untuk menentukan garis air pasang (high water) sebagai datum vertikal yang akan digunakan untuk delimitasi batas maritim, baik pada penentuan batas limit secara unilateral maupun pada delimitasi maritim secara bilateral. Pemilihan garis air pasang sebagai datum vertikal akan memiliki implikasi pada penentuan pulau dan elevasi pasut yang selanjutnya secara berantai akan berimplikasi pada delimitasi batas maritim.

Kesalahan penggunaan air rendah sebesar 1 m pada lereng 3 % akan berakibat garis pangkal normal bergeser ke arah laut sebesar 40 – 100 m, sedang pada lereng 30% hanya akan bergeser sebesar 4 - 10 m. Kalau kesalahan air rendah sebesar 0,5 m pada lereng 3 % maka garis pangkal normal akan bergeser sebesar 20 m dan pada lereng 30% akan bergeser hanya 2 m. Kesalahan tersebut tidak signifikan pada delimitasi batas maritim yang menggunakan peta skala yang lebih kecil atau sama dengan 1 : 50.000.

b. Batas Maritim Nasional (Laut Antar Daerah)
Batas daerah di laut (batas maritim antar daerah) adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut. Mengacu kepada UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa wilayah daerah propinsi di laut adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut propinsi.

2. Geografis Laut Indonesia
Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki garis pantai 81.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km² (DEPLU 2005).

3. Batas Maritim Indonesia
Dari sepuluh negara tetangga, Indonesia sudah berhasil membuat kesepakatan dengan7 negara, sedangkan 3 negara lainnya masih belum disepakati sama sekali.

a. Batas Maritim yang Sudah Disepakati
Indonesia-IndiaKesepakatan ini ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977, dandisahkan di Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1978. Batas maritim yang telah disepakatiadalah perpanjangan garis batas landas kontinen antara Laut Andaman dan Samudra Hindia, Yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara (Indonesia, India dan Thailand, 07º47’00” LU 95º31’48” BT) ke arah barat daya, dan mempunyai koordinat 07º46’06” LU ; 96º31’12” BT). 
2Indonesia-ThailandKesepakatan ini ditandatangani di New Delhi pada tanggal 26 Juni 1978. Garis batas dasar laut yang telah disepakati adalah garis lurus di sekitar Laut Andaman,yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara ke arah Tenggara sampai ketitik yangmempunyai koordinat 07º48’00” LU ; 95º32’48” BT. 

Indonesia-SingapuraPenegasan batas negara mulai diadakan sejak awal 1970-an, setelah dilakukan perundingan, akhirnya kedua negara menyepakati 6 titik koordinat sebagai batas laut.Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal 8 Desember 1973. Namun setelah itu masihterdapat beberapa perundingan, yang terakhir berlangsung pada 29 Maret 2007. 
Indonesia-VietnamRangkaian perundingan landas kontinen bergulir sejak tahun 1972. Kata sepakatdicapai pada tanggal 23 Juni 2003, dengan prinsip main land to main land (landaskontinen ditarik dari pulau besar ke pulau besar), dan disahkan 4 tahun kemudian pada tanggal 13 februari 2007. 

Indonesia-Papua NuginiBerdasarkan perundingan yang berlangsung dari tahun 1971–1980, diperolehtitik-titik batas daerah dasar laut, yaitu garis lateral yang menghubungkan 6 buah titik batas di depan pantai selatan Irian, dan 2 titik batas di depan pantai utara Irian.Kesepakatan ini di tandatangani pada tanggal 13 November 1980, dan disahkan padatahun 1982 oleh pemerintah Indonesia. 

Indonesia-AustraliaSampai saat ini Indonesia telah menyepakati 6 perjanjian batas maritim, atas namaAustralia dan Papua Nugini. Kesepakatan yang ada mulai tentang batas landaskontinen di Laut Arafuru dan Laut Timor, batas maritim di sebelah selatan PulauTanimbar, Pulau Rote dan Pulau Timor, batas maritim di Samudra Pasifik sampaiyang terakhir pada tanggal 14 Maret 1997 untuk tubuh air, ZEE, dan dasar laut. 

Indonesia-Malaysia Hal yang disepakati adalah garis batas antar kedua negara yang teletak di SelatMalaka yang sempit , yaitu di selat yang lebar antara garis dasar kurang dari 24 mil.Dilakukan dengan metode garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan titik-titikyang sama jaraknya . Kesepakatan ini berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 21Desember 1971 dan disahkan pada tanggal 11 Maret 1972. 

b. Batas Maritim yang Belum Disepakati
Indonesia-FilipinaTerdapat 2 masalah pokok yang menyebabkan Filipina dan Indonesia belummenemukan kata sepakat : Masih diberlakukannya Traktat Paris 1989 dan Traktat 1930, yangmengakibatkan wilayah maritim Filipina berbentuk kotak. Di lain pihak Indonesia cenderungmengacu pada UNCLOS, sengketa kepemilikan ganda Pulau Miangas.Perkembangan selanjutnya menunjukkan kedua negara bersepakat untuk mengacukepada UNCLOS dan menetapkan Miangas sepenuhnya milik Indonesia. Meskidemikian, perundingan antara kedua negara belum mencapai kata sepakat. 
Indonesia-PalauAlasan paling mendasar adalah belum terjadinya hubungan diplomatik antarkedua negara. Sejauh ini palau belum menerima usulan penyelesaian batas Maritim yangdiajukan Indonesia. Meski demikian, penjajagan untuk membuka hubungandiplomatik sudah dilakukan sehingga harapannya penyelesaian batas segera bisadirundingkan. 
Indonesia-Timor LesteTimor Leste melepaskan diri dari bagian NKRI dan memplokamirkankemerdekaanya padatanggal 20 Mei 2002. Seiring pemisahan diri itu maka bataswilayah maritim harus diselesaikan. Terdapat 3 daerah potensi lokasi batas maritimeIndonesia-Timor Leste. Penanganan batas maritim belum bisa dilaksanakandikarenakan harus menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu (batas daratsekitar + 97 % yang terselesaikan). 

B. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Alur laut yang ditetapkan Sebagai HAK alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Ini merupakan alur alur untuk pelayanan dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing tersebut diatas laut untuk dilaksanakan Pelayaran dan penerbangan damai dengan caranormal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar Pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselanggara secara menerus, cepat dan dengan tidak terhalang oleh ruang dan udara Perairan Teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk mengubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi:
  • ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luatan Flores-Selat LombokALKI III 
  • Melintas Sumadera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda

ALKI ditetapkan sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS'82 dengan kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (arhipelagic baselines) dan aturan ini sudah ditransformasikan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37/2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP Nomor 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Syarat melalui ALKI. Ada 19 (sembilan belas) persyaratan yang harus dipatuhi oleh kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas Alur Kepulauan Indonesia meliputi :
  1. Kapal-kapal di ALKI tidak akan mengganggu atau mengancam kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan dan persatuan nasional Indonesia. Kapal-kapal tersebut tidak akan melaksanakan setiap tindakan yang berlawanan dengan pirnsip-prinsip hukum internasional seperti yang ditetapkan dalam piagam PBB.
  2. Pesawat terbang di dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak dibolehkan untuk terbang di luar alur laut (diatas atau dengan pengecualian rejim ICAO) dan pesawat terbang tidak diijinkan terbang terlalu dekat dengan pulau-pulau atau daratan di dalam teritorial Indonesia, termasuk daerah dalam ALKI.
  3. Pesawat terbang sipil asing yang melalui ALKI harus mengikuti aturan-aturan penerbangan sipil internasionl seperti yang ditetapkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).
  4. Kapal perang asing dan pesawat terbang militer asing ketika sedang melewati alur laut, tidak dibolehkan melaksanakan latihan perang-perangan.
  5. Kapal perang asing dan pesawat terbang militer asing, yang merupakan satuan-satuan kapal perang asing, di samping kepal-kapal yang menggunakan tenaga nuklir, yang sedang melewati alur laut, diharapkan untuk memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia (yaitu Panglima TNI) terlebih dahulu untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan untuk mengambil tindakan pemulaan yang diperlukan jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan.
  6. Kapal-kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI AL, sesuai dengan konvesi perlindungan fisik bahan-bahan nuklir.
  7. Pesawat terbang militer asing yang terbang di atas ALKI harus memperhatikan keselamatan penerbangan sipil dan tetap berhubungan dengan ATC (Air Traffic Control) yang berwenang di samping memantau frekuensi darurat.
  8. Kapal-kapal asing atau pesawat terbang yang sedang transit sebaiknya bergerak secara hati-hati di ALKI yang penuh dengan kegiatan ekonomi (baik perikanan atau pertambangan). Untuk itu, kapal atau pesawat terbang yang sedang transit memperhatikan aturan-aturan yang menetapkan batas daerah pelayaran 1.250 m dari instalasi minyak dan gas, dan dilarang memasuki batas daerah aman 500 m sekitar instalasi minyak dan gas dan selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap pipa dan kabel laut.
  9. Kapal-kapal ikan asing harus tetap menyimpan peralatan penangkapan ikan sewaktu transit, dan dilarang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan ketika transit.
  10. Kapal-kapal yang melintas transit diperairan alur laut harus berhati-hati dan harus menggunakan peraturan sistem keselamatan navigasi internasional, serta dapat menunjukkan kemampuan sebagaimana kapal setempat atau sebagaimana nelayan dan pelaut setempat.
  11. Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia.
  12. Setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit.
  13. Pada saat kapal-kapal melintas tidak diizikan untuk berhenti atau membuang sauh atau bergerak dengan formasi zig-zag berbolak-balik kecuali bila menghadapi situasi darurat atau situasi sulit.
  14. Kapal-kapal yang melintas transit tidak diizinkan untuk menurunkan personel, material atau melakukan pemindahan/transfer personel dari dan ke kapal lain atau melayani berbagai kegiatan yang bertentangan dengan aturan-aturan keimigrasian, kepabeanan dan perekonomian ataupun kondisi kesehatan di wilayah Indonesia.
  15. Kapal-kapal dan pesawat terbang yang melintas transit tidak diizinkan untuk memberikan bantuan dan pelayanan pada pekerjaan survei atau penelitian ilmu pengetahuan kelautan, termasuk melakukan pengambilan contoh yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan bersamaan dengan saat melintas, tidak seharusnya melakukan kegiatan yang berbentuk aktivitas survei atau penelitian ilmu pengetahuan kelautan meliputi perairan alur laut Indonesia dan juga wilayah yang berada diatasnya.
  16. Kapal-kapal dan pesawat terbang yang melintas transit dilarang melakukan pemancaran siaran-siaran yang tidak mendapat ijin atau memancarkan gelombang elektromagnetik yang dimungkinkan akan mengganggu sistem telekomunikasi nasional dan dilarang mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak perorangan atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki ijin resmi di wilayah Indonesia.
  17. Kapal-kapal yang melintas transit harus selalu memenuhi peraturan keselamatan navigasi internasional yang telah ditentukan.
  18. Awak kapal yang memiliki muatan kapal dapat dikenakan denda baik secara individu maupun secara kelompok bila menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Mereka harus mempunyai nilai asuransi yang cukup mampu untuk membayar atas kerusakan yang ditimbulkannya, termasuk kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.
  19. Untuk tujuan keselamatan navigasi dan untuk keselamatan di wilayah Indonesia, maka setiap kapal tanker asing, kapal penjelajah yang menggunakan energi nuklir, kapal penjelajah asing yang membawa muatan yang mengandung nuklir atau material berbahaya lain, kapal ikan asing dan termasuk kapal perang asing yang melintas di perairan Indonesia dari perairan ZEE atau dari wilayah laut lepas atau dari perairan ZEE menuju keperairan laut lepas dan melintasi perairan Indonesia hanya diijinkan melintas melalui alur laut yang sudah ditentukan.

NEGARA yang terdiri dari gugusan pulau bisa disebut negara kepulauan dengan keuntungan dapat menarik garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari gugus kepulauan sebagai base line-nya. Adapun penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro-oseanografi agar alur pelayaran aman dilalui setiap kapal.

Hal ini merupakan hasil bargaining diplomasi antar bangsa.Rezim negara kepulauan diwajibkan tetap memberikan akses lewat (navigasi) bagi kapal-kapal asing yang melintasi perairan kepulauannya (archipelagic waters). Mengapa?Karena dulunya alur tersebut merupakan jalur tradisional yang biasa digunakan pelayaran internasional.

Penentuan ALK sendiri sebenarnya tidak diharuskan. Negara kepulauan boleh tidak menentukan ALK-nya, sehingga yang berlaku adalah semua kapal diperbolehkan melewati jalur-jalur navigasi normal yang biasa digunakan dalam pelayaran dunia (routes normally used for international navigation).

Apabila negara menentukan ALK, maka kapal-kapal yang akan melewati rute tersebut harus mengikuti rute atau alur yang sudah ditentukan. Tidak boleh lagi bercabang-cabang dalam bernavigasi atau melipir ke daratan seperti rute-rute terdahulu. Misalnya, ALKI Barat-Timur (E-W). Selama ini, rute melalui Laut Jawa banyak cabangnya, seperti alur di pulau Bawean. Kapal boleh berlayar di utaranya Bawean dan ada pula jalur di selatannya Bawean. Jika negara tidak menentukan ALKI E-W, semua kapal boleh melewati rute-rute tersebut. Tetapi bila negara menentukan rute ALKI E-W, sesuai proposal yang akan diajukan ke PBB, maka semua kapal asing yang melewati Laut Jawa harus melalui satu rute yang telah ditetapkan. Yaitu hanya alur utara Bawean.

Sejarah penetapan ALKI dimulai di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) sekitar Februari – Maret 1991, khususnya di Direktorat Pengkajian (Ditjian), setelah mempelajari hasil UNCLOS 1982. Pada kesempatan itu dibicarakan tentang keharusan Indonesia menetapkan Sea Lane Passage melalui perairan yurisdiksinya untuk mewadahi pelayaran transit dari satu perairan ke perairan lain.

Karena itu, Seskoal mengusulkan melalui Forum Strategi.Forum Strategi TNI AL ini dicanangkan untuk membicarakan hasil usulan ALKI terhadap negara.Sebelum Forum Strategi dimulai, Ditjian menyiapkan segala sesuatu untuk Forum Strategi.Salah satu yang terpenting adalah Makalah Ajakan.

Dalam Makalah Ajakan itu diajukan 3 Alur Laut Kepulauan (ALK).Yaitu alur di kawasan barat, tengah, dan timur.Karena ALK berada di perairan Indonesia, maka diusulkan agar dinamakan ALK Indonesia, disingkat ALKI.Ketiga ALKI yang diusulkan tersebut ternyata diterima forum.Kemudian, pada 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan Nusantara pada 1957).

Sebelumnya, Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan PBB di Chicago pada 1982, telah menghasilkan dua buah keputusan fenomenal.Yaitu dengan diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan rezim negara kepulauan (Archipelagic State). Lahirnya kedua rezim itu merupakan hasil dari negosiasi dan tawar menawar yang alot antara negara pantai dengan negara maritim yang selama ini menguasai lautan, baik untuk eksplorasi perikanan, pertambangan, pelayaran, perdagangan maupun jalur militer. Atas disahkannya rezim ZEE maka laut bebas (high seas) yang semula terbuka lebar untuk jalur pelayaran dan eksploitasi laut menjadi berkurang 200 mil laut dari tiap-tiap pulau yang ada. Kondisi ini jelas merugikan negara-negara maritim, seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan lainnya.

Lalu kenapa mereka menerima konsep ZEE ini?Salah satu jawabannya adalah mereka diberikan garansi tetap mendapatkan akses masuk ke wilayah laut tersebut baik untuk navigasi maupun eksploitasi. Di Bab V Artikel 58 dari Konvensi Hukum Laut Chicago ditegaskan dengan menyebut negara lain memiliki kebebasan bernavigasi di ZEE dan penerbangan di wilayah udara di atasnya dengan due regard (memperhatikan) hak dan tugas negara pantai di ZEE, serta hukum dan peraturan lain yang berlaku secara internasional.

Tidak jauh beda dengan rezim ZEE, pengakuan konsep negara kepulauan juga hasil dari tarik ulur kesepakatan antara negara pengguna dengan negara pantai. Indonesia beserta beberapa negara yang memiliki karakter kepulauan, seperti Filipina, Solomon Island, Papua New Guinea dan negara lainnya baik dari Afrika maupun Amerika Latin, berusaha menggolkan konsep ini dengan segala cara. Termasuk salah satunya menerima syarat tetap memberikan akses navigasi kepada negara lain yang akan melewati negara kepulauan tersebut.

Atas dicapainya kesepakatan tersebut negara-negara kepulauan di satu pihak mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya luas wilayah laut, namun di sisi lain mempunyai tanggung jawab memberikan akses, baik laut maupun udara terhadap negara lain yang akan melintas di perairan kepulauan (archipelagic waters).

Di antara negara-negara yang diakui dunia sebagai negara kepulauan, baru Indonesia yang sudah menentukan ALK dan sudah diserahkan ke pertemuan tahunan keselamatan pelayaran ke-69. Sementara negara-negara kepulauan lainnya masih belum menetapkan ALK. Beban untuk menentukan ALK sepertinya mudah.Namun dalam pelaksanaannya berbenturan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi.Pelaksanaannya “bagai buah simalakama”. Dibuat jalur akan merugikan keamanan negara, tidak dibuat negara lain akan menuntut. Hal ini yang terjadi dengan Indonesia.

Atas keputusan menyerahkan 3 jalur utara-selatan ALKI ke MSC (maritime safety Committee), maka Indonesia sudah bersiap dituntut negara lain, seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada dan Jepang. Mereka menganggap penentuan ALKI tidak sesuai dengan ketentuan umum penentuan ALK (GPASL). Yakni harus meliputi seluruh rutenormally used for international navigation dari satu laut lepas/ZEE ke laut lepas lain.

Mereka menyebutnya partial designation, karena Indonesia tidak memasukan alur laut barat-timur dari Selat Karimata-Laut Jawa hingga ke Laut Arafuru. Jika Indonesia tidak menentukan rute ini maka sesuai Artikel 53-12 mereka bisa melintas dengan hak lintas ALK di seluruh rute pelayaran/penerbangan normally used for international navigation.

Akhirnya pada 1998 saat MSC meeting ke-72, delegasi Indonesia menjanjikan bahwa Indonesia akan memenuhi penentuan ALKI secara lengkap dengan memasukan alur laut barat-timur. Keputusan itu sangat berisiko, tapi tidak ada pilihan lain.

Melihat posisi strategis Jakarta, ibukota negara yang berada tepat di pesisir utara Laut Jawa, jika ALKI barat-timur jadi dibuka akan sangat rawan terhadap aksi infiltrasi udara maupun laut. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut sejak dulu Indonesia telah menerapkan ADIZ (Air Defense Identification Zone) di pulau Jawa ke selatan agar setiap penerbangan yang menuju Jakarta (Jawa) termonitor.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah kepadatan lalu-lintas baik laut maupun udara di atas laut Jawa yang memiliki banyak sekali bandara Internasional, mulai dari Cengkareng, Yogyakarta, Solo, Surabaya sampai Denpasar. Selain itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Tanjung Priuk, Semarang, Gresik, Tuban dan Surabaya.

Beberapa titik Laut Jawa juga merupakan laut dangkal dengan kedalaman hanya 20-45 meter.Sehingga kurang aman digunakan untuk rute pelayaran besar. Tidak hanya itu, beberapa bagian laut di alur tersebut juga digunakan sebagai taman nasional dan cagar alam. Walhasil, hingga sekarang ALKI barat-timur belum diajukan.

Apakah negara-negara yang menuntut diam saja? Tidak, mereka tetap meminta dan demo yang paling menggemparkan terjadi pada 2003, saat Armada ke-7 US Navy melintas di sepanjang Laut Jawa dan mengadakan menerbangkan pesawat tempur Hornet-nya di perairan seputar pulau Bawean. Sehingga memunculkan incident Bawean yang sangat terkenal itu.

Di bagian lain negeri ini adalah perairan Natuna.Armada US Navy juga sering berlayar di wilayah ALKI I menyusuri pulau-pulau kecil di sekitar perairan tersebut dan berlabuh di Singapura. Aksi ini dikuntit pesawat TNI AL, tapi juga dibayang-bayangi helikopter dari Armada tersebut. Lalu bagaimanakah sikap yang harus pemerintah ambil dalam menghadapi masalah ini? Pemerintah mengalami kendala dalam memutuskan polemik ini. Di satu pihak Indonesia sudah berjanji ke dunia internasional untuk membuka jalur ALKI barat-timur. Di pihak lain, dalam negeri masih banyak pro dan kontra terhadap isu pembukaan jalur ALKI tersebut.

Bagi sebagian kalangan, termasuk militer pembukaan jalur ini akan menambah beban pengamanan nasional sehingga menghendaki upaya diplomasi lanjutan untuk tidak membuka jalur ALKI barat-timur. Namun bagi kalangan akademisi, dengan berlandaskan pada hukum internasional, umumnya mereka berpendapat jalur tersebut sebaiknya dibuka.

Kedua pendapat itu memiliki kekuatan argument yang sama, satu pihak berpikir untuk kepentingan bangsa. Sementara pihak lain memikirkan bangsa ini dari background pengetahuannya, bahwa jika Indonesia tidak membuka maka permasalahan yang akan dihadapi Indonesia akan lebih rumit.

Sebagai jalan keluar, untuk sementara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional adalah menggelar survei kelautan untuk keamanan pelayaran di laut Jawa dan menyerahkan hasil-hasilnya ke lembaga internasional untuk meminta saran dan masukan. Melalui langkah ini diharapkan akan membuka mata dunia bahwa dengan alasan safety dan pelestarian taman laut serta cagar alam di Laut Jawa, keputusan akhir dari permasalahan ini akan lebih menguntungkan Indonesia, yaitu dibatalkannya penentuan jalur ALKI barat-timur.

C. Sengketa Laut Internasional
1. Pengertian sengketa internasional
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan, “Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Istilah “sengketa internasional” (International disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain.

Persengketaan bisa terjadi karena :
  • a. Kesalahpahaman tentang suatu hal.
  • b. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.
  • c. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.
  • d. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.

Contoh sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka :
a. Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).
Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (NATO pimpinan AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan Uni Soviet).Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi, dan Persenjataan.Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara, missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.

b. Batas Wilayah.
Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar Negara terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing.Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan).Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.

Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 maka AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa).Sehingga cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR artinya AS bertindak sebagai satu – satunya kekuatan yang mengendalikan sebagian besar persoalan di dunia.Akibatnya cenderung muncul sengketa di dunia internasional.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki garis pantai 81.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km² (DEPLU 2005).

ALKI ditetapkan untuk mengubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi:
  1. ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda. 
  2. ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luatan Flores-Selat Lombok. 
  3. ALKI III Melintas Sumadera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram - Laut Banda 
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan, “Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

MAKALAH PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM

MAKALAH PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM

PERTAHANAN DAN KEAMANAN MARITIM
BAB I 
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Karena memiliki sejarah kemaritiman dan potensi sumberdaya kemaritiman yang besar maka muncullah gagasan pembangunan Benua Maritim Indonesia. BMI adalah bagian dari system planet bumi yang merupakan satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan udara diatasnya, tertata secara unik, menampilkan cirri – ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca, keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota, serta tatanan social budayanya yang menjadi yuridiksi NKRI yang secara langsung maupun tidak langsung akan menggugah emosi, perilaku dan sikap mental dalam menentukan orientasi dan pemanfaatan unsur – unsur maritim di semua aspek kehidupan.

Hal inilah yang kemudian menarik untuk diketahui tentang bagaimana pembangunan Benua Maritim Indonesia.Oleh karena itu penulis berusaha untuk memberikan pemahaman tentang pertanyaan tersebut dalam makalah ini.Semoga makalah ini dapat menjadi jawaban dan memberikan pemahaman terkait pertanyaan yang dikaji.

B. Rumusan Masalah
  1. Apa yang dimaksud dengan batas maritim ? 
  2. Apa yang dimaksud dengan ALKI ? 
  3. Apa yang dimaksud dengan sengketa laut internasional ? 

C. Tujuan
  1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan batas maritim. 
  2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan ALKI. 
  3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sengketa laut internasional. 

BAB II
PEMBAHASAN
A. Batas Maritim
Mengingat fungsi laut sebagai sumberdaya yang dapat dikonversi sebagai nilai ekonomi, maka aktivitas manusia dalam kaitan kepentingan pemanfaatan sumberdaya laut memperlihatkan adanya kecenderungan tidak memperhatikan fungsi laut lainnya. Tanpa pengaturan yang tegas dalam pemanfaatan laut akan dapat berdampak pada TERJADINYA KONFLIK pemanfaatan ruang di laut. Kegiatan penambangan pasir laut dapat berdampak negatif pada ekosistem pulau-pulau kecil, kelangsungan hidup nelayan tradisional, wisata bahari dan sektor terkait lainnya.Pembangunan bagan-bagan ikan di laut ataupun lahan budidaya rumput laut yang pada akhir-akhir ini berkembang cukup pesat, telah meningkatkan nilai kerawanan terhadap konflik pemanfaatan ruang laut.

1. Penataan Batas Maritim
UU No. 17 Tahun 1985 mengamanatkan perlunya penanganan secara serius penataan batas-batas maritime dengan Negara-negara tetangga. Di laut Indonesia berbatasan dengan 10 (sepuluh) Negara, yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, dan Timor Leste.

a. Penentuan Batas Maritim Internasional
Sesuai ketentuan UNCLOS 1982, dalam penentuan batas maritim internasional, titik pangkal yang merupakan perpotongan garis air rendah (low water line) dengan pantai digunakan sebagai acuan untuk mengukur 5 batas maritim internasional. UNCLOS 1982 memberi kebebasan kepada tiap negara pantai untuk menentukan air rendah sebagi datum vertikal yang akan digunakan untuk delimitasi batas maritim, baik pada penentuan limit batas maritim secara unilateral maupun pada delimitasi batas maritim secara bilateral.

UNCLOS 1982 juga memberi kebebasan kepada tiap negara pantai untuk menentukan garis air pasang (high water) sebagai datum vertikal yang akan digunakan untuk delimitasi batas maritim, baik pada penentuan batas limit secara unilateral maupun pada delimitasi maritim secara bilateral. Pemilihan garis air pasang sebagai datum vertikal akan memiliki implikasi pada penentuan pulau dan elevasi pasut yang selanjutnya secara berantai akan berimplikasi pada delimitasi batas maritim.

Kesalahan penggunaan air rendah sebesar 1 m pada lereng 3 % akan berakibat garis pangkal normal bergeser ke arah laut sebesar 40 – 100 m, sedang pada lereng 30% hanya akan bergeser sebesar 4 - 10 m. Kalau kesalahan air rendah sebesar 0,5 m pada lereng 3 % maka garis pangkal normal akan bergeser sebesar 20 m dan pada lereng 30% akan bergeser hanya 2 m. Kesalahan tersebut tidak signifikan pada delimitasi batas maritim yang menggunakan peta skala yang lebih kecil atau sama dengan 1 : 50.000.

b. Batas Maritim Nasional (Laut Antar Daerah)
Batas daerah di laut (batas maritim antar daerah) adalah pemisah antara daerah yang berbatasan berupa garis khayal (imajiner) di laut dan daftar koordinat di peta yang dalam implementasinya merupakan batas kewenangan pengelolaan sumberdaya di wilayah laut. Mengacu kepada UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa wilayah daerah propinsi di laut adalah sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat 3 disebutkan bahwa kewenangan daerah Kabupaten dan daerah Kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut propinsi.

2. Geografis Laut Indonesia
Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki garis pantai 81.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km² (DEPLU 2005).

3. Batas Maritim Indonesia
Dari sepuluh negara tetangga, Indonesia sudah berhasil membuat kesepakatan dengan7 negara, sedangkan 3 negara lainnya masih belum disepakati sama sekali.

a. Batas Maritim yang Sudah Disepakati
Indonesia-IndiaKesepakatan ini ditandatangani di New Delhi pada tanggal 14 Januari 1977, dandisahkan di Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1978. Batas maritim yang telah disepakatiadalah perpanjangan garis batas landas kontinen antara Laut Andaman dan Samudra Hindia, Yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara (Indonesia, India dan Thailand, 07º47’00” LU 95º31’48” BT) ke arah barat daya, dan mempunyai koordinat 07º46’06” LU ; 96º31’12” BT). 
2Indonesia-ThailandKesepakatan ini ditandatangani di New Delhi pada tanggal 26 Juni 1978. Garis batas dasar laut yang telah disepakati adalah garis lurus di sekitar Laut Andaman,yang ditarik dari titik pertemuan 3 negara ke arah Tenggara sampai ketitik yangmempunyai koordinat 07º48’00” LU ; 95º32’48” BT. 

Indonesia-SingapuraPenegasan batas negara mulai diadakan sejak awal 1970-an, setelah dilakukan perundingan, akhirnya kedua negara menyepakati 6 titik koordinat sebagai batas laut.Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal 8 Desember 1973. Namun setelah itu masihterdapat beberapa perundingan, yang terakhir berlangsung pada 29 Maret 2007. 
Indonesia-VietnamRangkaian perundingan landas kontinen bergulir sejak tahun 1972. Kata sepakatdicapai pada tanggal 23 Juni 2003, dengan prinsip main land to main land (landaskontinen ditarik dari pulau besar ke pulau besar), dan disahkan 4 tahun kemudian pada tanggal 13 februari 2007. 

Indonesia-Papua NuginiBerdasarkan perundingan yang berlangsung dari tahun 1971–1980, diperolehtitik-titik batas daerah dasar laut, yaitu garis lateral yang menghubungkan 6 buah titik batas di depan pantai selatan Irian, dan 2 titik batas di depan pantai utara Irian.Kesepakatan ini di tandatangani pada tanggal 13 November 1980, dan disahkan padatahun 1982 oleh pemerintah Indonesia. 

Indonesia-AustraliaSampai saat ini Indonesia telah menyepakati 6 perjanjian batas maritim, atas namaAustralia dan Papua Nugini. Kesepakatan yang ada mulai tentang batas landaskontinen di Laut Arafuru dan Laut Timor, batas maritim di sebelah selatan PulauTanimbar, Pulau Rote dan Pulau Timor, batas maritim di Samudra Pasifik sampaiyang terakhir pada tanggal 14 Maret 1997 untuk tubuh air, ZEE, dan dasar laut. 

Indonesia-Malaysia Hal yang disepakati adalah garis batas antar kedua negara yang teletak di SelatMalaka yang sempit , yaitu di selat yang lebar antara garis dasar kurang dari 24 mil.Dilakukan dengan metode garis tengah, yaitu garis yang menghubungkan titik-titikyang sama jaraknya . Kesepakatan ini berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 21Desember 1971 dan disahkan pada tanggal 11 Maret 1972. 

b. Batas Maritim yang Belum Disepakati
Indonesia-FilipinaTerdapat 2 masalah pokok yang menyebabkan Filipina dan Indonesia belummenemukan kata sepakat : Masih diberlakukannya Traktat Paris 1989 dan Traktat 1930, yangmengakibatkan wilayah maritim Filipina berbentuk kotak. Di lain pihak Indonesia cenderungmengacu pada UNCLOS, sengketa kepemilikan ganda Pulau Miangas.Perkembangan selanjutnya menunjukkan kedua negara bersepakat untuk mengacukepada UNCLOS dan menetapkan Miangas sepenuhnya milik Indonesia. Meskidemikian, perundingan antara kedua negara belum mencapai kata sepakat. 
Indonesia-PalauAlasan paling mendasar adalah belum terjadinya hubungan diplomatik antarkedua negara. Sejauh ini palau belum menerima usulan penyelesaian batas Maritim yangdiajukan Indonesia. Meski demikian, penjajagan untuk membuka hubungandiplomatik sudah dilakukan sehingga harapannya penyelesaian batas segera bisadirundingkan. 
Indonesia-Timor LesteTimor Leste melepaskan diri dari bagian NKRI dan memplokamirkankemerdekaanya padatanggal 20 Mei 2002. Seiring pemisahan diri itu maka bataswilayah maritim harus diselesaikan. Terdapat 3 daerah potensi lokasi batas maritimeIndonesia-Timor Leste. Penanganan batas maritim belum bisa dilaksanakandikarenakan harus menunggu penyelesaian batas darat terlebih dahulu (batas daratsekitar + 97 % yang terselesaikan). 

B. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Alur laut yang ditetapkan Sebagai HAK alur untuk pelaksanaan lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional. Ini merupakan alur alur untuk pelayanan dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing tersebut diatas laut untuk dilaksanakan Pelayaran dan penerbangan damai dengan caranormal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar Pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselanggara secara menerus, cepat dan dengan tidak terhalang oleh ruang dan udara Perairan Teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk mengubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi:
  • ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luatan Flores-Selat LombokALKI III 
  • Melintas Sumadera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda

ALKI ditetapkan sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS'82 dengan kewajiban Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang diatur oleh Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 47 menyatakan bahwa Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan (arhipelagic baselines) dan aturan ini sudah ditransformasikan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/1996 tentang Perairan Indonesia dan PP Nomor 37/2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan, dan PP Nomor 38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Syarat melalui ALKI. Ada 19 (sembilan belas) persyaratan yang harus dipatuhi oleh kapal dan pesawat udara yang melaksanakan hak lintas Alur Kepulauan Indonesia meliputi :
  1. Kapal-kapal di ALKI tidak akan mengganggu atau mengancam kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan dan persatuan nasional Indonesia. Kapal-kapal tersebut tidak akan melaksanakan setiap tindakan yang berlawanan dengan pirnsip-prinsip hukum internasional seperti yang ditetapkan dalam piagam PBB.
  2. Pesawat terbang di dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak dibolehkan untuk terbang di luar alur laut (diatas atau dengan pengecualian rejim ICAO) dan pesawat terbang tidak diijinkan terbang terlalu dekat dengan pulau-pulau atau daratan di dalam teritorial Indonesia, termasuk daerah dalam ALKI.
  3. Pesawat terbang sipil asing yang melalui ALKI harus mengikuti aturan-aturan penerbangan sipil internasionl seperti yang ditetapkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization).
  4. Kapal perang asing dan pesawat terbang militer asing ketika sedang melewati alur laut, tidak dibolehkan melaksanakan latihan perang-perangan.
  5. Kapal perang asing dan pesawat terbang militer asing, yang merupakan satuan-satuan kapal perang asing, di samping kepal-kapal yang menggunakan tenaga nuklir, yang sedang melewati alur laut, diharapkan untuk memberitahukan kepada Pemerintah Indonesia (yaitu Panglima TNI) terlebih dahulu untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan untuk mengambil tindakan pemulaan yang diperlukan jika terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan.
  6. Kapal-kapal yang membawa bahan nuklir diharuskan mempunyai peralatan perlindungan keamanan dan tetap berhubungan dengan TNI AL, sesuai dengan konvesi perlindungan fisik bahan-bahan nuklir.
  7. Pesawat terbang militer asing yang terbang di atas ALKI harus memperhatikan keselamatan penerbangan sipil dan tetap berhubungan dengan ATC (Air Traffic Control) yang berwenang di samping memantau frekuensi darurat.
  8. Kapal-kapal asing atau pesawat terbang yang sedang transit sebaiknya bergerak secara hati-hati di ALKI yang penuh dengan kegiatan ekonomi (baik perikanan atau pertambangan). Untuk itu, kapal atau pesawat terbang yang sedang transit memperhatikan aturan-aturan yang menetapkan batas daerah pelayaran 1.250 m dari instalasi minyak dan gas, dan dilarang memasuki batas daerah aman 500 m sekitar instalasi minyak dan gas dan selalu memperhatikan dan berhati-hati terhadap pipa dan kabel laut.
  9. Kapal-kapal ikan asing harus tetap menyimpan peralatan penangkapan ikan sewaktu transit, dan dilarang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan ketika transit.
  10. Kapal-kapal yang melintas transit diperairan alur laut harus berhati-hati dan harus menggunakan peraturan sistem keselamatan navigasi internasional, serta dapat menunjukkan kemampuan sebagaimana kapal setempat atau sebagaimana nelayan dan pelaut setempat.
  11. Setiap kapal-kapal yang melintas transit dilarang membuang benda-benda sisa beracun atau benda berbahaya seperti sampah di perairan Indonesia.
  12. Setiap kapal dilarang untuk melakukan pembersihan tangki-tangki kapal atau mengotori wilayah perairan Indonesia di saat melakukan lintas transit.
  13. Pada saat kapal-kapal melintas tidak diizikan untuk berhenti atau membuang sauh atau bergerak dengan formasi zig-zag berbolak-balik kecuali bila menghadapi situasi darurat atau situasi sulit.
  14. Kapal-kapal yang melintas transit tidak diizinkan untuk menurunkan personel, material atau melakukan pemindahan/transfer personel dari dan ke kapal lain atau melayani berbagai kegiatan yang bertentangan dengan aturan-aturan keimigrasian, kepabeanan dan perekonomian ataupun kondisi kesehatan di wilayah Indonesia.
  15. Kapal-kapal dan pesawat terbang yang melintas transit tidak diizinkan untuk memberikan bantuan dan pelayanan pada pekerjaan survei atau penelitian ilmu pengetahuan kelautan, termasuk melakukan pengambilan contoh yang bertujuan untuk melakukan penyelidikan bersamaan dengan saat melintas, tidak seharusnya melakukan kegiatan yang berbentuk aktivitas survei atau penelitian ilmu pengetahuan kelautan meliputi perairan alur laut Indonesia dan juga wilayah yang berada diatasnya.
  16. Kapal-kapal dan pesawat terbang yang melintas transit dilarang melakukan pemancaran siaran-siaran yang tidak mendapat ijin atau memancarkan gelombang elektromagnetik yang dimungkinkan akan mengganggu sistem telekomunikasi nasional dan dilarang mengadakan komunikasi langsung dengan pihak-pihak perorangan atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki ijin resmi di wilayah Indonesia.
  17. Kapal-kapal yang melintas transit harus selalu memenuhi peraturan keselamatan navigasi internasional yang telah ditentukan.
  18. Awak kapal yang memiliki muatan kapal dapat dikenakan denda baik secara individu maupun secara kelompok bila menimbulkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka. Mereka harus mempunyai nilai asuransi yang cukup mampu untuk membayar atas kerusakan yang ditimbulkannya, termasuk kerusakan lingkungan laut sebagai akibat dari kerusakan lingkungan.
  19. Untuk tujuan keselamatan navigasi dan untuk keselamatan di wilayah Indonesia, maka setiap kapal tanker asing, kapal penjelajah yang menggunakan energi nuklir, kapal penjelajah asing yang membawa muatan yang mengandung nuklir atau material berbahaya lain, kapal ikan asing dan termasuk kapal perang asing yang melintas di perairan Indonesia dari perairan ZEE atau dari wilayah laut lepas atau dari perairan ZEE menuju keperairan laut lepas dan melintasi perairan Indonesia hanya diijinkan melintas melalui alur laut yang sudah ditentukan.

NEGARA yang terdiri dari gugusan pulau bisa disebut negara kepulauan dengan keuntungan dapat menarik garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari gugus kepulauan sebagai base line-nya. Adapun penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidro-oseanografi agar alur pelayaran aman dilalui setiap kapal.

Hal ini merupakan hasil bargaining diplomasi antar bangsa.Rezim negara kepulauan diwajibkan tetap memberikan akses lewat (navigasi) bagi kapal-kapal asing yang melintasi perairan kepulauannya (archipelagic waters). Mengapa?Karena dulunya alur tersebut merupakan jalur tradisional yang biasa digunakan pelayaran internasional.

Penentuan ALK sendiri sebenarnya tidak diharuskan. Negara kepulauan boleh tidak menentukan ALK-nya, sehingga yang berlaku adalah semua kapal diperbolehkan melewati jalur-jalur navigasi normal yang biasa digunakan dalam pelayaran dunia (routes normally used for international navigation).

Apabila negara menentukan ALK, maka kapal-kapal yang akan melewati rute tersebut harus mengikuti rute atau alur yang sudah ditentukan. Tidak boleh lagi bercabang-cabang dalam bernavigasi atau melipir ke daratan seperti rute-rute terdahulu. Misalnya, ALKI Barat-Timur (E-W). Selama ini, rute melalui Laut Jawa banyak cabangnya, seperti alur di pulau Bawean. Kapal boleh berlayar di utaranya Bawean dan ada pula jalur di selatannya Bawean. Jika negara tidak menentukan ALKI E-W, semua kapal boleh melewati rute-rute tersebut. Tetapi bila negara menentukan rute ALKI E-W, sesuai proposal yang akan diajukan ke PBB, maka semua kapal asing yang melewati Laut Jawa harus melalui satu rute yang telah ditetapkan. Yaitu hanya alur utara Bawean.

Sejarah penetapan ALKI dimulai di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) sekitar Februari – Maret 1991, khususnya di Direktorat Pengkajian (Ditjian), setelah mempelajari hasil UNCLOS 1982. Pada kesempatan itu dibicarakan tentang keharusan Indonesia menetapkan Sea Lane Passage melalui perairan yurisdiksinya untuk mewadahi pelayaran transit dari satu perairan ke perairan lain.

Karena itu, Seskoal mengusulkan melalui Forum Strategi.Forum Strategi TNI AL ini dicanangkan untuk membicarakan hasil usulan ALKI terhadap negara.Sebelum Forum Strategi dimulai, Ditjian menyiapkan segala sesuatu untuk Forum Strategi.Salah satu yang terpenting adalah Makalah Ajakan.

Dalam Makalah Ajakan itu diajukan 3 Alur Laut Kepulauan (ALK).Yaitu alur di kawasan barat, tengah, dan timur.Karena ALK berada di perairan Indonesia, maka diusulkan agar dinamakan ALK Indonesia, disingkat ALKI.Ketiga ALKI yang diusulkan tersebut ternyata diterima forum.Kemudian, pada 19 Mei 1998, Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi menerima (adopt) tiga ALKI yang diusulkan Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulauan/Wawasan Nusantara pada 1957).

Sebelumnya, Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan PBB di Chicago pada 1982, telah menghasilkan dua buah keputusan fenomenal.Yaitu dengan diakuinya rezim zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan rezim negara kepulauan (Archipelagic State). Lahirnya kedua rezim itu merupakan hasil dari negosiasi dan tawar menawar yang alot antara negara pantai dengan negara maritim yang selama ini menguasai lautan, baik untuk eksplorasi perikanan, pertambangan, pelayaran, perdagangan maupun jalur militer. Atas disahkannya rezim ZEE maka laut bebas (high seas) yang semula terbuka lebar untuk jalur pelayaran dan eksploitasi laut menjadi berkurang 200 mil laut dari tiap-tiap pulau yang ada. Kondisi ini jelas merugikan negara-negara maritim, seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan lainnya.

Lalu kenapa mereka menerima konsep ZEE ini?Salah satu jawabannya adalah mereka diberikan garansi tetap mendapatkan akses masuk ke wilayah laut tersebut baik untuk navigasi maupun eksploitasi. Di Bab V Artikel 58 dari Konvensi Hukum Laut Chicago ditegaskan dengan menyebut negara lain memiliki kebebasan bernavigasi di ZEE dan penerbangan di wilayah udara di atasnya dengan due regard (memperhatikan) hak dan tugas negara pantai di ZEE, serta hukum dan peraturan lain yang berlaku secara internasional.

Tidak jauh beda dengan rezim ZEE, pengakuan konsep negara kepulauan juga hasil dari tarik ulur kesepakatan antara negara pengguna dengan negara pantai. Indonesia beserta beberapa negara yang memiliki karakter kepulauan, seperti Filipina, Solomon Island, Papua New Guinea dan negara lainnya baik dari Afrika maupun Amerika Latin, berusaha menggolkan konsep ini dengan segala cara. Termasuk salah satunya menerima syarat tetap memberikan akses navigasi kepada negara lain yang akan melewati negara kepulauan tersebut.

Atas dicapainya kesepakatan tersebut negara-negara kepulauan di satu pihak mendapatkan keuntungan dengan bertambahnya luas wilayah laut, namun di sisi lain mempunyai tanggung jawab memberikan akses, baik laut maupun udara terhadap negara lain yang akan melintas di perairan kepulauan (archipelagic waters).

Di antara negara-negara yang diakui dunia sebagai negara kepulauan, baru Indonesia yang sudah menentukan ALK dan sudah diserahkan ke pertemuan tahunan keselamatan pelayaran ke-69. Sementara negara-negara kepulauan lainnya masih belum menetapkan ALK. Beban untuk menentukan ALK sepertinya mudah.Namun dalam pelaksanaannya berbenturan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi.Pelaksanaannya “bagai buah simalakama”. Dibuat jalur akan merugikan keamanan negara, tidak dibuat negara lain akan menuntut. Hal ini yang terjadi dengan Indonesia.

Atas keputusan menyerahkan 3 jalur utara-selatan ALKI ke MSC (maritime safety Committee), maka Indonesia sudah bersiap dituntut negara lain, seperti Amerika, Inggris, Australia, Kanada dan Jepang. Mereka menganggap penentuan ALKI tidak sesuai dengan ketentuan umum penentuan ALK (GPASL). Yakni harus meliputi seluruh rutenormally used for international navigation dari satu laut lepas/ZEE ke laut lepas lain.

Mereka menyebutnya partial designation, karena Indonesia tidak memasukan alur laut barat-timur dari Selat Karimata-Laut Jawa hingga ke Laut Arafuru. Jika Indonesia tidak menentukan rute ini maka sesuai Artikel 53-12 mereka bisa melintas dengan hak lintas ALK di seluruh rute pelayaran/penerbangan normally used for international navigation.

Akhirnya pada 1998 saat MSC meeting ke-72, delegasi Indonesia menjanjikan bahwa Indonesia akan memenuhi penentuan ALKI secara lengkap dengan memasukan alur laut barat-timur. Keputusan itu sangat berisiko, tapi tidak ada pilihan lain.

Melihat posisi strategis Jakarta, ibukota negara yang berada tepat di pesisir utara Laut Jawa, jika ALKI barat-timur jadi dibuka akan sangat rawan terhadap aksi infiltrasi udara maupun laut. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut sejak dulu Indonesia telah menerapkan ADIZ (Air Defense Identification Zone) di pulau Jawa ke selatan agar setiap penerbangan yang menuju Jakarta (Jawa) termonitor.

Faktor lain yang menjadi kendala adalah kepadatan lalu-lintas baik laut maupun udara di atas laut Jawa yang memiliki banyak sekali bandara Internasional, mulai dari Cengkareng, Yogyakarta, Solo, Surabaya sampai Denpasar. Selain itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Tanjung Priuk, Semarang, Gresik, Tuban dan Surabaya.

Beberapa titik Laut Jawa juga merupakan laut dangkal dengan kedalaman hanya 20-45 meter.Sehingga kurang aman digunakan untuk rute pelayaran besar. Tidak hanya itu, beberapa bagian laut di alur tersebut juga digunakan sebagai taman nasional dan cagar alam. Walhasil, hingga sekarang ALKI barat-timur belum diajukan.

Apakah negara-negara yang menuntut diam saja? Tidak, mereka tetap meminta dan demo yang paling menggemparkan terjadi pada 2003, saat Armada ke-7 US Navy melintas di sepanjang Laut Jawa dan mengadakan menerbangkan pesawat tempur Hornet-nya di perairan seputar pulau Bawean. Sehingga memunculkan incident Bawean yang sangat terkenal itu.

Di bagian lain negeri ini adalah perairan Natuna.Armada US Navy juga sering berlayar di wilayah ALKI I menyusuri pulau-pulau kecil di sekitar perairan tersebut dan berlabuh di Singapura. Aksi ini dikuntit pesawat TNI AL, tapi juga dibayang-bayangi helikopter dari Armada tersebut. Lalu bagaimanakah sikap yang harus pemerintah ambil dalam menghadapi masalah ini? Pemerintah mengalami kendala dalam memutuskan polemik ini. Di satu pihak Indonesia sudah berjanji ke dunia internasional untuk membuka jalur ALKI barat-timur. Di pihak lain, dalam negeri masih banyak pro dan kontra terhadap isu pembukaan jalur ALKI tersebut.

Bagi sebagian kalangan, termasuk militer pembukaan jalur ini akan menambah beban pengamanan nasional sehingga menghendaki upaya diplomasi lanjutan untuk tidak membuka jalur ALKI barat-timur. Namun bagi kalangan akademisi, dengan berlandaskan pada hukum internasional, umumnya mereka berpendapat jalur tersebut sebaiknya dibuka.

Kedua pendapat itu memiliki kekuatan argument yang sama, satu pihak berpikir untuk kepentingan bangsa. Sementara pihak lain memikirkan bangsa ini dari background pengetahuannya, bahwa jika Indonesia tidak membuka maka permasalahan yang akan dihadapi Indonesia akan lebih rumit.

Sebagai jalan keluar, untuk sementara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional adalah menggelar survei kelautan untuk keamanan pelayaran di laut Jawa dan menyerahkan hasil-hasilnya ke lembaga internasional untuk meminta saran dan masukan. Melalui langkah ini diharapkan akan membuka mata dunia bahwa dengan alasan safety dan pelestarian taman laut serta cagar alam di Laut Jawa, keputusan akhir dari permasalahan ini akan lebih menguntungkan Indonesia, yaitu dibatalkannya penentuan jalur ALKI barat-timur.

C. Sengketa Laut Internasional
1. Pengertian sengketa internasional
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan, “Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.

Istilah “sengketa internasional” (International disputes) mencakup bukan saja sengketa-sengketa antara Negara-negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan Negara di pihak lain.

Persengketaan bisa terjadi karena :
  • a. Kesalahpahaman tentang suatu hal.
  • b. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain.
  • c. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.
  • d. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional.

Contoh sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka :
a. Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian).
Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (NATO pimpinan AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan Uni Soviet).Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi, dan Persenjataan.Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara, missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll.

b. Batas Wilayah.
Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar Negara terjadi ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing.Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan).Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia.

Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 maka AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa).Sehingga cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR artinya AS bertindak sebagai satu – satunya kekuatan yang mengendalikan sebagian besar persoalan di dunia.Akibatnya cenderung muncul sengketa di dunia internasional.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Wilayah kedaulatan dan yuridiksi Indonesia terbentang dari 6°08' LU hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT terletak di posisi geografis sangat strategis, karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, Samudera India dengan Samudera Pasifik, dan Benua Asia dengan Benua Australia. Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dan memiliki garis pantai 81.000 km, serta luas laut terbesar di dunia yaitu 5,8 juta km² (DEPLU 2005).

ALKI ditetapkan untuk mengubungkan dua perairan bebas, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik meliputi:
  1. ALKI I melintasi Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda. 
  2. ALKI II melintasi Laut Sulawesi-Selat Makassar-Luatan Flores-Selat Lombok. 
  3. ALKI III Melintas Sumadera Pasifik - Selat Maluku, Laut Seram - Laut Banda 
Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Senada dengan itu Winardi mengemukakan, “Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain”.

Sengketa internasional adalah suatu perselisihan antara subjek-subjek hukum internasional mengenai fakta, hukum atau politik dimana tuntutan atau pernyataan satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lainnya.