PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA - ElrinAlria

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut Tilaar (Srijanti, dkk;2008) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersubut diperoleh bersama dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat.

Didalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukm pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia pada dasrnya bersifat umum atau universal, karena diyakini beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berjembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Secara definitive, “hak” merupakan unsure normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku,melindungi kebebasan,kekebalan,serta menjamin adnya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan mertabatny. Hak asasi manusia juga ersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara, artinya tidak tergantng pada negara atau UUD, dan kekuasaan pemerintah, bahkan HAM memiliki kewenagan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia diatas, menurut Manour Fakih (Srijanti,Dkk;2008). Dapat ditarik kesimpulan beberapa pokok hakekat hak asasi manusia, yaitu:
  • a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 
  • b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal usul social bangsa. 
  • c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak-hak walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM 

B. Ruang Lingkup dan Tujuan HAM

Ruang lingkup HAM meliputi : 
  1. hak social politik (hak alamiah) yang dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan, cotohnya : hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan, 
  2. hak social ekonomi sosial budaya yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya contohnya: hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat atau berorganisasi, hak mengemukakan pendapat (lisan dan tulisan), hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak ini bersifat menumental. 

Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. 

C. Perkembangan Pemikiran HAM

a) Perkembangan Pemikiran HAM didunia
  1. Magna Charter (piagam agung 1215). Berisi perlakuan adil, hukuman pertanggung jawaban, dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat 
  2. Bill Of Rights (UU Hak 1689) rakyat inggris menuntut agara rakyat diperlakukan sama dimuka hukum, sehingga tercapai keadilan. 
  3. Declaration Des Droit de L’homme et du Citoyen (dekalrasi HAM dan warganegara Prancis) berisi pernyataan bahwa “manusia dilahirkan merdeka, hak milik dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat, proses penengkapan dan penahanan harus disertai dengan surat izin. 
  4. Bill Of Raights (UU Hak Virginia 1789). Hak Virginia sebagaiman telah dimasukkan kedalam UUD Amerika Serikat 1791 
  5. Declaration Of Raights PBB. Lahir 10 Desember 1948 Di Genewa yang merupakan kesepakatan seluruh anggota PBB. Isinya mencakup 20 hak yang diperoleh manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak atas benda dan lain-lain. 
  6. Paiagam Atlantic Charter. Peagam ini merupakan kesepakatan antara F.D Roosevelt dan Churchil pada tanggal 14 Agustus 1941. Dalam pidatonya ditunjukkan kepada semua manusia didunia pada bualan juli 1940 

D Roosevelt menyebutkan lima kebebasan dasar manusia, yakni:
  • a. Freedom from fear (bebas dari rasa ketakutan) 
  • b. Freedom of religion (bebas memeluk agama) 
  • c. Freedom of expression (bebas menyatakan pendapat) 
  • d. Freedom of information (bebas dalam hal pemberitaan) 
  • e. Freedom from want (bebas dari kekurangan/ kemeleratan) 

b) Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia
a. periode sebelum kemerdekaan Indonesia (1908-1945)
pemikiran HAM sebelum kerdekaan dipelopori oleh organisasi pergerakan seperti : Budi Utomo, PI, SI, IP, PNI, dan organisasi pendidikan Indonesia.(hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, menemukan nasib sendiri, bebas dari diskriminasi ras rasial,hak social, perlakuan yang sama).

b. periode sesudah kemerdekaan Indonesia (1945-sekarang)
  • Periode 1945- 1950. Hak untuk merdeka, kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik. 
  • Periode 1950-1966. Hak semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. 
  • 1959-1966 . Pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. 
  • Periode 1966 -1998. Kurun waktu 1967 pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, tetapi kurun waktu 1970-1980 pemerintah melakukan pemasukan HAM dengan sikap defensisme, represif. Tahun 1990an, sudah dibentuk lembaga penegakkan HAM (komnas HAM) 
  • Periode 1998-sekarang. HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan UU No.39/1999. 

D. Landasan Hak Asasi Manusia

Landasan HAM, adalah system nilai yang mengatur segala sesuatu hidup manusia berkaitan dengan hak-hak dasar yang dimilikinya.landasan (yang melandasi) HAM terdiri dari : 1,landasan filosofis, 2. Landasan ideologis,3. Landasan yuridis konstitusional, 4. Landasanmoral, 5. Landasan sosio-kultural, 6. Landasan religius.

1. landasan filosofis HAM 
Pemikiran manusia yang secara mendalam (tidak hanya sekedar berpikir) dengan ciri : a). bersifat obyektif, b). bersifat radikal(radix= akar); c) berfikir bebas (bebas dari prasangka); dan d) berpikir komperhensif (melihat semua tidak parsial). Landasan filosofis HAM adalah pemahaman dan pelaksanaan HAM dikembangkan dan dijiwai oleh system filsafat hidup yang merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. (negara Indonesia berdasarkan Pancsila)

2. landasan ideologis HAM
Pemahaman dan pelaksanaan HAM dijiwai dengan siste idea yang memandang manusia dalam kedudukan harkat dan martabat serta derajat yang tinggi ,(ide individu, ide kelompok,ide kebersamaan.) HAM tidak lagi diterjemahkan sebagai kebebasan individu atau kebabasan kolektif tetapi kebebasasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia, Tuhan, masyarakat dan negara. 

3. Landasan yuridis konstitusional HAM
Pemahaman dan pelaksanaan HAM bersesuaian dengan semangat dan jiwa hukum dan peraturan perundangan.secara hierarkis, peraturan per-undang undangan yang berlaku di Indonesia (UU No. 10 Tahun 2004), sbb :
  • a. UUD NRI 1945 
  • b. UU/ PERPU 
  • c. Perturan Pemerintah 
  • d. Peraturan Presiden 
  • e. Peraturan Daerah 

4. Landasan Moral
Pemahaman dan pelaksanaan HAM bersesuaian / dilandasi dengan perilaku atau system moral dan norma dalam masyarakat, sehingga apabila terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang / kelompok orang yang melakukan sanksi moral.
System moral / norma yang melandasi HAM, yaitu: 
  • kesusilaan. 
  • kesopanan 
  • agama. 
  • hukum.

5. Landasan sosio- cultural
Pemahaman dan untuk mewujudkan pelaksanaan HAM perlu memperhatikan system sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. (system sosial yang berlaku, system nilai dan norma, sikap sosial dan budaya individu, system kepercayaan yang di junjung tinggi masyarakat pranata-pranata sosial, adat istiadat suatu masyarakat).

HAM semata- mata tidak hanya di dasarkan atas hukum dan UU saja, akan tetapi harus juga memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. (perlakuan akan menimbulkan perasaan yang menyakitkan di kalangan masyarakat)

6. Landasan Reilgius
Menurut Van Peursen (1981) masyarakat tumbuh melalui tiga tahap: mitis, ontologi, dan fungsional. (mitis= sistem kepercayaan, magis, mitos-tidak memuaskan manusia-, manusia berpikir rasional berdasarkan metode ilmiah ”ontologis ” tidak mencapai kepuasan batin/ohani (lepas jauh dari kehidupan spritual), manusia mencari aspek lain dengan penyerahan diri (fungsional) kepada Tuhan.

Pernahaman HAM sangat dipengaruhi oleh sistem nilai religius. HAM yang bertentangan dan tidak sesuai degan ajaran agama yg dianut akan merendahkan derajat dan martabat manusia di hadapan Tuhan, semesta alam, dan sesama manusia. HAM adalah anugrah Tuhan. Menegakkan HAM berarti meningkatkan keimanan dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

HAM pada dasarnya dilandasi oleh sistem nilai yang berdasarkan pandangan hidup bangsa. Sistem nilai tersebut ada yang bersifat universal (secara umum) dan lokal (spesifik menjadi ciri khas bagus tertentu)
  • a. Nilai Universal: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilal keadilan. 
  • b. Nilai Lokal: ketuhanan YME, kemanusiaan yg adil dan beradab, parsatuan Indonesia, kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat .... , keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

E. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 (Hasil Amandemen)

Setelah UUD 1945 mengaiami amandemen, pengaturan mengenai hak-hak asasl manusia secara tegas tercantum di dalam Bab XA pasal 28A s/d pasal 28J yang rumusannya sebagai berikut:

1) Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup sérta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2) Pasal 28 B:
a. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawiñan yang sah.(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berak atas perlindungan dad kekerasan dan diskriminasi.

3) Pasal 28 C
a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahferaan umat manusia.
b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam mempeijuangkan haknya secara kolekttf untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4) Pasal 28 D
  1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
  2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
  3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
  4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

5) Pasal 28 E:
  • Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekeijaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
  • Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
  • Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

6) Pasal 28 F : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan Iingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7) Pasal 28 G
  • a. Setiap orang berhak atas perlindungan dirt pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dad ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
  • b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau pertakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 

8) Pasal 28 H:
  • a. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
  • b. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mernperoleh kesempatan dan manfaat yang same guna mencapai persamean dan keadüan. 
  • c. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebaga manusia yang bermartabat. 
  • d. Setiap orang berhak mempunyal hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 

9) Pasal 28 I:
  • a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
  • b. Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan penlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskniminatif itu. 
  • c. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
  • d. Perlindungen, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
  • e. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

10) Pasal 28 J 
  • a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 
  • b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud sematamate untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

F. Hak-Hak Yang Tercantum Dalam UU No.39 Tahun 1999

HAM adalah kebebasan dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi dan dihilangkan sebagairnana yang telah dituangkan dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 sampai dengan pasal 66. Hak-hak yang tercantum dalam UU JNo.39 Tahun 1999 amat banyak, namun dapat dikelompokan 10 bagian besar, yaitu:
  1. Hak untuk hidup (Pasal 9). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahter lahir batin. 
  2. Hak berkeluarga dan rnelanjutkan keturunan (Pasal 10). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. 
  3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11). Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. 
  4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17 - 19). Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan perrnohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 
  5. Hak atas kebebasan pribadi (20-27). Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 
  6. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa arnan dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 
  7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42).Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi mengembangkan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak alas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. 
  8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44). Setiap warga negara berhak taut serta dalam pemerintahan dengan Iangsung atau perantaraan wakil yang dipilih secare bebas dan dapat dlangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. 
  9. Hak wanita (Pasal 45—51). Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya. 
  10. Hak anak (Pasal 52-66). Setiap anak berhak alas perlindungan oleh orang Iua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka mengembangkan din dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 

G. Penegakan Hak Asasi Manusia

Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta, dalam pasal 71 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam UU No.39 tahun 1999 maupun dalam perundang-undangan lain termasuk Hukum Internasional tentang hak asasi manusia.

HAM harus ditegakkan karena HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pelanggaran hak asasi manusia dalam UU No.39 tahun 1999 dapat ditegakkan oleh institusi teknik baik lembaga peradilan maupun oleh institusi pemerintah, sepanjang hal itu tidak merupakan pelanggaran HAM yang berat.

Mengenal pengadilan HAM, Undang-undang HAM No. 39 tahun 1999 dalam pasal 104 membenikan rambu-rambu bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dibentuk pengadilan HAM dilingkungan peradilan umum. Pads tanggal 23 november 2000 benlaku undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang mangadili dan memutus pelanggaran HAM yang berat. Penegakan hukum dalam anti penanganan pelanggaran. HAM yang berat memerlukan penanganan khusus karena:
  • a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc. 
  • b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP. 
  • c. Diperlukan ketentuan rnengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 
  • d. Dipertukan mengensi perlindungan korban den saksi. 
  • e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat. 

H. Lembaga Penegak HAM

Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, Negara membentuk komisi hak asasi manusia atau KOMNAS HAM, dan Sab IX pasal 104 tentang pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103.
Lembaga penegak HAM meliputi; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Partisipasi masyarakat.
  • a. Komnas HAM, adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara Iainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan media& hak asasi manusia.
  • b. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 104 VU HAM, untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di Iingkungan peradilan umum, yaltu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan. 
  • c. Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam pasal 100-103 UU HAM.

PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut Tilaar (Srijanti, dkk;2008) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersubut diperoleh bersama dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat.

Didalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati di junjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukm pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia pada dasrnya bersifat umum atau universal, karena diyakini beberapa hak yang dimiliki manusia tidak memandang bangsa, ras, atau jenis kelamin. Dasar hak asasi bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berjembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Secara definitive, “hak” merupakan unsure normative yang berfungsi sebagai pedoman perilaku,melindungi kebebasan,kekebalan,serta menjamin adnya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan mertabatny. Hak asasi manusia juga ersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada negara, artinya tidak tergantng pada negara atau UUD, dan kekuasaan pemerintah, bahkan HAM memiliki kewenagan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu Tuhan.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia diatas, menurut Manour Fakih (Srijanti,Dkk;2008). Dapat ditarik kesimpulan beberapa pokok hakekat hak asasi manusia, yaitu:
  • a. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 
  • b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, pandangan politik, atau asal usul social bangsa. 
  • c. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak-hak walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM 

B. Ruang Lingkup dan Tujuan HAM

Ruang lingkup HAM meliputi : 
  1. hak social politik (hak alamiah) yang dibawa oleh manusia sejak ia dilahirkan, cotohnya : hak hidup, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan, 
  2. hak social ekonomi sosial budaya yaitu hak yang diperoleh manusia dari masyarakatnya contohnya: hak mendapatkan pekerjaan, hak menerima upah yang layak, hak berserikat atau berorganisasi, hak mengemukakan pendapat (lisan dan tulisan), hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Hak ini bersifat menumental. 

Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, dan mendorong tumbuh serta berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. 

C. Perkembangan Pemikiran HAM

a) Perkembangan Pemikiran HAM didunia
  1. Magna Charter (piagam agung 1215). Berisi perlakuan adil, hukuman pertanggung jawaban, dan penegakan hak dan keadilan bagi rakyat 
  2. Bill Of Rights (UU Hak 1689) rakyat inggris menuntut agara rakyat diperlakukan sama dimuka hukum, sehingga tercapai keadilan. 
  3. Declaration Des Droit de L’homme et du Citoyen (dekalrasi HAM dan warganegara Prancis) berisi pernyataan bahwa “manusia dilahirkan merdeka, hak milik dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat, proses penengkapan dan penahanan harus disertai dengan surat izin. 
  4. Bill Of Raights (UU Hak Virginia 1789). Hak Virginia sebagaiman telah dimasukkan kedalam UUD Amerika Serikat 1791 
  5. Declaration Of Raights PBB. Lahir 10 Desember 1948 Di Genewa yang merupakan kesepakatan seluruh anggota PBB. Isinya mencakup 20 hak yang diperoleh manusia seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, hak atas benda dan lain-lain. 
  6. Paiagam Atlantic Charter. Peagam ini merupakan kesepakatan antara F.D Roosevelt dan Churchil pada tanggal 14 Agustus 1941. Dalam pidatonya ditunjukkan kepada semua manusia didunia pada bualan juli 1940 

D Roosevelt menyebutkan lima kebebasan dasar manusia, yakni:
  • a. Freedom from fear (bebas dari rasa ketakutan) 
  • b. Freedom of religion (bebas memeluk agama) 
  • c. Freedom of expression (bebas menyatakan pendapat) 
  • d. Freedom of information (bebas dalam hal pemberitaan) 
  • e. Freedom from want (bebas dari kekurangan/ kemeleratan) 

b) Perkembangan Pemikiran HAM di Indonesia
a. periode sebelum kemerdekaan Indonesia (1908-1945)
pemikiran HAM sebelum kerdekaan dipelopori oleh organisasi pergerakan seperti : Budi Utomo, PI, SI, IP, PNI, dan organisasi pendidikan Indonesia.(hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, menemukan nasib sendiri, bebas dari diskriminasi ras rasial,hak social, perlakuan yang sama).

b. periode sesudah kemerdekaan Indonesia (1945-sekarang)
  • Periode 1945- 1950. Hak untuk merdeka, kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik. 
  • Periode 1950-1966. Hak semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. 
  • 1959-1966 . Pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negara. 
  • Periode 1966 -1998. Kurun waktu 1967 pemerintah berusaha melindungi kebebasan dasar manusia, tetapi kurun waktu 1970-1980 pemerintah melakukan pemasukan HAM dengan sikap defensisme, represif. Tahun 1990an, sudah dibentuk lembaga penegakkan HAM (komnas HAM) 
  • Periode 1998-sekarang. HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan UU No.39/1999. 

D. Landasan Hak Asasi Manusia

Landasan HAM, adalah system nilai yang mengatur segala sesuatu hidup manusia berkaitan dengan hak-hak dasar yang dimilikinya.landasan (yang melandasi) HAM terdiri dari : 1,landasan filosofis, 2. Landasan ideologis,3. Landasan yuridis konstitusional, 4. Landasanmoral, 5. Landasan sosio-kultural, 6. Landasan religius.

1. landasan filosofis HAM 
Pemikiran manusia yang secara mendalam (tidak hanya sekedar berpikir) dengan ciri : a). bersifat obyektif, b). bersifat radikal(radix= akar); c) berfikir bebas (bebas dari prasangka); dan d) berpikir komperhensif (melihat semua tidak parsial). Landasan filosofis HAM adalah pemahaman dan pelaksanaan HAM dikembangkan dan dijiwai oleh system filsafat hidup yang merupakan pokok kaedah negara yang fundamental. (negara Indonesia berdasarkan Pancsila)

2. landasan ideologis HAM
Pemahaman dan pelaksanaan HAM dijiwai dengan siste idea yang memandang manusia dalam kedudukan harkat dan martabat serta derajat yang tinggi ,(ide individu, ide kelompok,ide kebersamaan.) HAM tidak lagi diterjemahkan sebagai kebebasan individu atau kebabasan kolektif tetapi kebebasasan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia, Tuhan, masyarakat dan negara. 

3. Landasan yuridis konstitusional HAM
Pemahaman dan pelaksanaan HAM bersesuaian dengan semangat dan jiwa hukum dan peraturan perundangan.secara hierarkis, peraturan per-undang undangan yang berlaku di Indonesia (UU No. 10 Tahun 2004), sbb :
  • a. UUD NRI 1945 
  • b. UU/ PERPU 
  • c. Perturan Pemerintah 
  • d. Peraturan Presiden 
  • e. Peraturan Daerah 

4. Landasan Moral
Pemahaman dan pelaksanaan HAM bersesuaian / dilandasi dengan perilaku atau system moral dan norma dalam masyarakat, sehingga apabila terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang / kelompok orang yang melakukan sanksi moral.
System moral / norma yang melandasi HAM, yaitu: 
  • kesusilaan. 
  • kesopanan 
  • agama. 
  • hukum.

5. Landasan sosio- cultural
Pemahaman dan untuk mewujudkan pelaksanaan HAM perlu memperhatikan system sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. (system sosial yang berlaku, system nilai dan norma, sikap sosial dan budaya individu, system kepercayaan yang di junjung tinggi masyarakat pranata-pranata sosial, adat istiadat suatu masyarakat).

HAM semata- mata tidak hanya di dasarkan atas hukum dan UU saja, akan tetapi harus juga memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat. (perlakuan akan menimbulkan perasaan yang menyakitkan di kalangan masyarakat)

6. Landasan Reilgius
Menurut Van Peursen (1981) masyarakat tumbuh melalui tiga tahap: mitis, ontologi, dan fungsional. (mitis= sistem kepercayaan, magis, mitos-tidak memuaskan manusia-, manusia berpikir rasional berdasarkan metode ilmiah ”ontologis ” tidak mencapai kepuasan batin/ohani (lepas jauh dari kehidupan spritual), manusia mencari aspek lain dengan penyerahan diri (fungsional) kepada Tuhan.

Pernahaman HAM sangat dipengaruhi oleh sistem nilai religius. HAM yang bertentangan dan tidak sesuai degan ajaran agama yg dianut akan merendahkan derajat dan martabat manusia di hadapan Tuhan, semesta alam, dan sesama manusia. HAM adalah anugrah Tuhan. Menegakkan HAM berarti meningkatkan keimanan dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

HAM pada dasarnya dilandasi oleh sistem nilai yang berdasarkan pandangan hidup bangsa. Sistem nilai tersebut ada yang bersifat universal (secara umum) dan lokal (spesifik menjadi ciri khas bagus tertentu)
  • a. Nilai Universal: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilal keadilan. 
  • b. Nilai Lokal: ketuhanan YME, kemanusiaan yg adil dan beradab, parsatuan Indonesia, kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat .... , keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

E. Hak-Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 (Hasil Amandemen)

Setelah UUD 1945 mengaiami amandemen, pengaturan mengenai hak-hak asasl manusia secara tegas tercantum di dalam Bab XA pasal 28A s/d pasal 28J yang rumusannya sebagai berikut:

1) Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup sérta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2) Pasal 28 B:
a. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawiñan yang sah.(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berak atas perlindungan dad kekerasan dan diskriminasi.

3) Pasal 28 C
a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahferaan umat manusia.
b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam mempeijuangkan haknya secara kolekttf untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4) Pasal 28 D
  1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. 
  2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
  3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 
  4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. 

5) Pasal 28 E:
  • Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekeijaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
  • Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 
  • Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 

6) Pasal 28 F : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan Iingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

7) Pasal 28 G
  • a. Setiap orang berhak atas perlindungan dirt pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dad ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 
  • b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau pertakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 

8) Pasal 28 H:
  • a. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
  • b. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mernperoleh kesempatan dan manfaat yang same guna mencapai persamean dan keadüan. 
  • c. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebaga manusia yang bermartabat. 
  • d. Setiap orang berhak mempunyal hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. 

9) Pasal 28 I:
  • a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. 
  • b. Setiap orang berhak bebas dan perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan penlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskniminatif itu. 
  • c. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
  • d. Perlindungen, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 
  • e. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

10) Pasal 28 J 
  • a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 
  • b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang dengan maksud sematamate untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

F. Hak-Hak Yang Tercantum Dalam UU No.39 Tahun 1999

HAM adalah kebebasan dasar manusia yang tidak dapat dikurangi, dibatasi dan dihilangkan sebagairnana yang telah dituangkan dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 sampai dengan pasal 66. Hak-hak yang tercantum dalam UU JNo.39 Tahun 1999 amat banyak, namun dapat dikelompokan 10 bagian besar, yaitu:
  1. Hak untuk hidup (Pasal 9). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahter lahir batin. 
  2. Hak berkeluarga dan rnelanjutkan keturunan (Pasal 10). Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas. 
  3. Hak mengembangkan diri (Pasal 11). Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. 
  4. Hak memperoleh keadilan (Pasal 17 - 19). Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan perrnohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 
  5. Hak atas kebebasan pribadi (20-27). Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 
  6. Hak atas rasa aman (Pasal 28-35). Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa arnan dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 
  7. Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42).Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi mengembangkan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak alas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. 
  8. Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44). Setiap warga negara berhak taut serta dalam pemerintahan dengan Iangsung atau perantaraan wakil yang dipilih secare bebas dan dapat dlangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. 
  9. Hak wanita (Pasal 45—51). Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya. 
  10. Hak anak (Pasal 52-66). Setiap anak berhak alas perlindungan oleh orang Iua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka mengembangkan din dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. 

G. Penegakan Hak Asasi Manusia

Undang-undang HAM No.39 Tahun 1999 yang diundangkan pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta, dalam pasal 71 mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam UU No.39 tahun 1999 maupun dalam perundang-undangan lain termasuk Hukum Internasional tentang hak asasi manusia.

HAM harus ditegakkan karena HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pelanggaran hak asasi manusia dalam UU No.39 tahun 1999 dapat ditegakkan oleh institusi teknik baik lembaga peradilan maupun oleh institusi pemerintah, sepanjang hal itu tidak merupakan pelanggaran HAM yang berat.

Mengenal pengadilan HAM, Undang-undang HAM No. 39 tahun 1999 dalam pasal 104 membenikan rambu-rambu bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat, dibentuk pengadilan HAM dilingkungan peradilan umum. Pads tanggal 23 november 2000 benlaku undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang mangadili dan memutus pelanggaran HAM yang berat. Penegakan hukum dalam anti penanganan pelanggaran. HAM yang berat memerlukan penanganan khusus karena:
  • a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc. 
  • b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh KOMNAS HAM sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam KUHAP. 
  • c. Diperlukan ketentuan rnengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. 
  • d. Dipertukan mengensi perlindungan korban den saksi. 
  • e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat. 

H. Lembaga Penegak HAM

Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam Bab VII Pasal 75 UU tentang HAM, Negara membentuk komisi hak asasi manusia atau KOMNAS HAM, dan Sab IX pasal 104 tentang pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat seperti dikemukakan dalam Bab XIII pasal 100-103.
Lembaga penegak HAM meliputi; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Partisipasi masyarakat.
  • a. Komnas HAM, adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara Iainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan media& hak asasi manusia.
  • b. Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 104 VU HAM, untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk pengadilan HAM di Iingkungan peradilan umum, yaltu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan. 
  • c. Partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM diatur dalam pasal 100-103 UU HAM.